Tag: Pagar Laut
KKP Bantu Nelayan Terdampak Pagar Laut Tanggerang Jadi Lebih Produktif
Tangerang, Gatranews.id – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus berupaya meningkatkan produktivitas masyarakat nelayan. Di antaranya melalui penyaluran program bantuan, pelatihan peningkatan kapasitas, hingga pemberian beasiswa pendidikan untuk anak para Nelayan. KKP memberikan sejumlah bantuan pada masyarakat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cituis, Teluknaga, Tangerang, Banten pada Minggu (9/2). Sebanyak 17 Kelompok Usaha Bersama (KUB)
Warisan Kebijakan Manipulatif Jokowi Dinilai Membahayakan Bangsa
Jakarta, Gatranews.id – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai manipulatif dan koruptif. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membahayakan masa depan bangsa secara sistemik. Anthony menyebut kebijakan Jokowi telah menciptakan kerusakan sistemik yang baru disadari
Dugaan KKN Antara Jokowi dan Aguan dalam Proyek PIK 2 Didesak untuk Diselidiki Mendalam
Jakarta, Gatranews.id – Polemik terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 kembali menjadi sorotan publik. Terbitnya Peraturan Menteri Koordinator (Permenko) No. 6 Tahun 2024 yang memberikan status PSN pada kawasan wisata ini memicu dugaan kolusi antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui Menko Airlangga Hartarto dengan pengembang PIK 2, Aguan. Menurut M Rizal
Tindakan Agung Sedayu Disebut Mematikan Penghidupan Rakyat Kecil
Jakarta, Gatranews.id – Aktivitas penimbunan sungai di Kecamatan Mauk, Tanjung Pasir, dan Kronjo, Kabupaten Tangerang, Banten, yang diduga dilakukan oleh pengembang PT Agung Sedayu Grup, menuai protes keras dari masyarakat setempat. Warga menyebut tindakan ini telah merusak ekosistem, menutup mata pencaharian petambak dan nelayan, serta mengakibatkan dampak lingkungan yang serius. Pencabutan pagar laut sepanjang 30,16
Dugaan Kasus KKN di Era Jokowi Jadi Sorotan Diaspora RI di AS
Jakarta, Gatranews.id – Kondisi sosial, politik, ekonomi, dan hukum Indonesia kembali menjadi sorotan tajam setelah laporan Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menempatkan Presiden Joko Widodo sebagai salah satu finalis dalam daftar “presiden terkorup di dunia”. Laporan ini memicu diskusi panas terkait tata kelola pemerintahan dan maraknya korupsi di Tanah Air. Jon A. Masli,
Pagar Laut PIK 2: Dugaan KKN yang Menyeret Jokowi
Jakarta, Gatranews.id – Pembongkaran pagar laut di kawasan reklamasi Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang dilakukan oleh Marinir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta masyarakat, menjadi sorotan publik. Proyek yang sebelumnya dinobatkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) ini kini memunculkan dugaan adanya praktik kolusi dan korupsi yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk mantan Presiden Joko Widodo
Negara di Dalam Negara, Proyek PIK 2 Disebut Sebagai Ancaman terhadap Kedaulatan NKRI
Jakarta, Gatranews.id – Koordinator Kajian Politik Merah Putih, Sutoyo Abadi menyinggung Proyek Pantai Indah Kapuk 2 PIK 2 berpotensi membahayakan kedaulatan negara. Ia menyebut singapura, negara terkecil di Asia Tenggara, memiliki luas hanya 73.430 hektar. Sementara itu, Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2), proyek besutan Agung Sedayu Group dan Salim Group, mencakup area seluas 30.000 hektar.
Soal Pagar Laut, Negara Telah Dikangkangi Penguasa Merangkap Pengusaha
Jakarta, Gatranews.id – Politisi Rahman Sabon Nama menyerukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas dalam mengatasi ketimpangan penguasaan tanah dan laut di Indonesia. Ia menilai kebijakan pengelolaan sumber daya selama ini justru menguntungkan segelintir pihak, yang berdampak negatif pada masyarakat adat, petani, dan nelayan. “Tanah-tanah rakyat di berbagai wilayah dicaplok untuk kepentingan
PSN & Pagar Laut: Kekuatan Negara vs Kekayaan Oligarki
Jakarta, Gatranews.id – Dominasi oligarki dalam proyek pembangunan kembali menjadi sorotan, terutama terkait reklamasi Teluk Jakarta dan pembangunan pagar laut di pesisir Kabupaten Tangerang. Dua kasus ini dinilai mencerminkan dinamika relasi antara pengembang besar dan pemerintah, yang kerap menimbulkan konflik tata ruang dan kepentingan masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (INFUS), Gde Siriana, menyebutkan bahwa