Warisan Kebijakan Manipulatif Jokowi Dinilai Membahayakan Bangsa
Jakarta, Gatranews.id – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai manipulatif dan koruptif.
Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membahayakan masa depan bangsa secara sistemik.
Anthony menyebut kebijakan Jokowi telah menciptakan kerusakan sistemik yang baru disadari oleh masyarakat luas. Salah satu contohnya adalah pengelolaan laut yang, menurut Anthony, dikapling dan diterbitkan sertifikat demi kepentingan oligarki.
“Kami sejak lama mengkritisi dan mengungkap dugaan pelanggaran hukum dan konstitusi yang dilakukan Jokowi,” ujar Anthony.
Anthony bersama almarhum Desmond Mahesa, salah satu aktivis senior, mendokumentasikan dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden Jokowi dalam buku berjudul Pemakzulan Presiden. Buku tersebut mengupas berbagai kebijakan yang dinilai manipulatif selama periode 2020-2022.
“Dalam buku itu, kami menguraikan berbagai pelanggaran yang dilakukan Jokowi, termasuk kebijakan publik yang bersifat manipulatif dan merugikan keuangan negara,” jelas Anthony. Ia menegaskan bahwa pelanggaran tersebut membuat Jokowi layak dimakzulkan.
Anthony mengungkapkan bahwa kelompoknya, bersama Petisi 100, telah berupaya menyampaikan aspirasi pemakzulan Jokowi kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun, menurutnya, permohonan audiensi tersebut tidak pernah ditanggapi.
“Kami sempat diterima oleh perwakilan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berjanji akan menyalurkan aspirasi kami ke DPR. Namun, upaya itu juga tidak membuahkan hasil,” tambahnya.
Desakan Penegakan Hukum
Anthony menekankan pentingnya memproses dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Jokowi secara hukum.
“Semua dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi harus segera diproses hukum demi menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Anthony.
Ia menegaskan bahwa kebijakan yang dibuat Jokowi masuk dalam kategori Organized Crime and Corruption (OCC).
Anthony berharap peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi para politisi dan elite politik untuk senantiasa taat terhadap hukum dan konstitusi.