Jakarta, Gatranews.id – Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp295 triliun pada 2026. Target tersebut mencakup 1,37 juta debitur baru.
Angka itu meningkat dibanding realisasi 2025 sebesar Rp270 triliun. Dari jumlah tersebut, penyaluran ke sektor produktif mencapai Rp163,9 triliun.
Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, menilai kenaikan plafon KUR belum diikuti peningkatan kualitas UMKM naik kelas. Ia menyebut persoalan utama bukan pada pembiayaan atau pendampingan.
Menurut Maman, hambatan terbesar ada pada akses pasar yang terdisrupsi produk impor. Kondisi tersebut membuat peningkatan kapasitas produksi UMKM tidak berjalan optimal.
“Pasar Indonesia ini becek, kotor, dan jorok. Sebagus apapun mereka dibantu hari ini sehingga mereka bisa produksi tapi mereka nggak bisa jual barang. Pasar kita dipenuhi barang impor,” kata Maman dalam Diskusi Media FWUMKM di Smesco Startup Hub, Jakarta Selatan, Jumat (27/2).
Ia mendorong kebijakan terpadu lintas kementerian untuk menata pasar domestik. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dinilai perlu terlibat dalam sterilisasi pasar dari serbuan impor.
Maman juga menyoroti tingginya biaya layanan platform digital. Biaya atau charging fee dinilai menekan daya saing UMKM yang memasarkan produk secara daring.
“Untuk itu kami terus mendorong kebijakan dengan lintas Kementerian/Lembaga untuk amankan pasar domestik, agar intervensi yang sudah dilakukan oleh pemerintah bisa lebih optimal dampaknya,” ujarnya.
Ia menyinggung ketimpangan kredit perbankan nasional. Dari total kredit Rp8.149 triliun, sekitar Rp6.569 triliun atau 80,6 persen mengalir ke sekitar 50 korporasi besar.
Kontribusi kredit UMKM terhadap total kredit perbankan baru 19,4 persen. Angka itu masih di bawah target 25 persen.
“Kita mencatat hari ini kredit untuk UMKM selama ini baru mencapai 19,4 persen. Masih ada sekitar enam persen yang belum mampu dipenuhi,” katanya.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, menilai tantangan UMKM tidak hanya soal impor. Ia menyebut pembiayaan masih menjadi persoalan serius.
Menurut dia, suku bunga tinggi dan syarat agunan memberatkan pelaku usaha. Akibatnya, banyak UMKM mengandalkan modal sendiri.
“Pada 2015, penyaluran KUR baru mencapai 15 persen, dan meskipun angka ini belum rekor, secara makro penyaluran KUR dan pembiayaan non-KUR untuk UMKM justru mengalami penurunan, terutama pada periode Oktober hingga Desember,” ujarnya.
Nailul menambahkan realisasi KUR 2025 bukan yang tertinggi. Ia menyebut pada 2022 penyaluran KUR sempat lebih besar.
Meski demikian, KUR dinilai berdampak positif bagi ekonomi desa. Sekitar 72,3 persen desa di Indonesia disebut telah terlayani KUR.
“Penyaluran KUR yang masih berat ke sektor perdagangan dan kurang ke industri menunjukkan adanya ketidakseimbangan. Ini berbeda dengan sektor pertokoan yang justru tumbuh tinggi,” katanya.
Sekretaris Jenderal Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Edy Misero, menilai realisasi KUR masih jauh dari harapan. Ia menyebut syarat administrasi dan agunan menjadi kendala utama di lapangan.
Menurut Edy, aturan kredit di bawah Rp100 juta tanpa jaminan kerap tidak berjalan sesuai praktik.
“Ketika administrasi dan laporan keuangan sudah beres, tapi kemudian ditanya sertifikatnya (agunan). Jadi sudah lah, bahasanya peraturan pemerintah di langit: Rp100 juta tanpa jaminan, tapi di lapangan tetap ditanya agunan,” ujar Edy.
Ia menilai percepatan penyaluran lebih dibutuhkan ketimbang sekadar bunga murah. Edy juga meminta perbankan lebih terbuka jika memang ada keterbatasan dalam menyalurkan kredit tanpa agunan.
“Kesulitan KUR membuat banyak UMKM ambil dari fintech atau pinjol. Semuanya diambil karena terdesak,” tegasnya.
Diketahui, DM FWUMKM ini terselenggara atas dukungan dari berbagai pihak. Di antaranya PT Pertamina, PT PLN, BCA, PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), Jamkrindo, Aqua, Shopee, Kementerian UMKM dan Smesco Indonesia.
Leave a Reply