Tag: Rokok
Industri Rokok dan Ritel Tolak Aturan Larangan Jual Rokok 200 Meter dari Sekolah
Jakarta, Gatranews.id – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Aturan ini merupakan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Salah satu pasalnya melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Kebijakan ini menimbulkan penolakan dari pelaku usaha ritel dan industri rokok. Mereka menilai kebijakan
Berkontribusi Besar, IHT Butuh Perlindungan dan Keberpihakan Regulasi
Jakarta, Gatranews.id – Industri hasil tembakau (IHT) saat ini tengah mengalami berbagai tekanan terutama dari sisi regulasi. Di antaranya polemik implementasi Pengamanan Produk Tembakau dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan, dan implementasi Peraturan Daerah untuk Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Hal ini tidak terlepas karena pasal-pasal pengaturan di dalam regulasi
IHT Kontraksi 3 Bulan Berturut-turut, Dampak Kebijakan Defensif?
Jakarta, Gatranews.id – Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Desember 2024 menunjukkan bahwa subsektor Industri Hasil Tembakau (IHT) masih mengalami kontraksi. Subsektor ini menjadi salah satu yang mengalami kontraksi paling dalam bersama Industri Komputer, Barang Elektronik dan Optik. Direktur Industri Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau, dan Bahan Penyegar, Merrijantij Punguan Pintaria menyebut bahwa IHT sudah mengalami kontraksi
Industri Tembakau Nasional Terancam Aturan Turunan UU Kesehatan, Buruh Kena Imbas
Jakarta, Gatranews.id – Ketua Umum PP FSP RTMM-SPSI, Sudarto AS menyatakan keresahannya atas PP 28 tahun 2024 mengenai Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Selain itu, Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik juga berpotensi mematikan industri hasil tembakau (IHT) nasional. Sudarto menyoroti bahwa sekitar 143 ribu
Kebijakan Kemasan Rokok Polos Tanpa Merek Tuai Protes
Bogor, Gatranews.id – Kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK), yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024, menuai protes dari berbagai pihak. Khususnya serikat pekerja industri tembakau. Kebijakan ini dinilai mengancam industri hasil tembakau serta tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya pada sektor tersebut. Ketua Umum Pimpinan
Industri Rokok Tertekan Kenaikan Cukai dan Aturan Ketat
Bogor, Gatranews.id – Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Henry Najoan menyampaikan keluhan terkait semakin ketatnya regulasi yang mengatur industri rokok, khususnya rokok kretek. Menurutnya, industri ini dihadapkan pada dua jenis peraturan, fiskal dan non-fiskal. Dalam empat tahun terakhir, sejak 2020 hingga 2023, tarif cukai rokok naik lebih dari 60%. Kenaikan yang dianggap
Kemenperin Bakal Panggil Pelaku Industri Tembakau, Bahas Soal PP Kesehatan
Bogor, Gatranews.id – Juru Bicara Kemenperin, Febri Hendri Antoni Arif mengatakan bakal membahas dampak Peraturan Pemerintah (PP) Kesehatan dengan para pengusaha industri hasil tembakau (IHT). Menurutnya, saat ini IHT sudah mulai menahan laju produksinya akibat penerbitan PP Kesehatan. Dalam beleid itu, disebutkan bahwa penjualan rokok dilarang dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan. “Betul bahwa
Suara Pedagang Kecil di Tengah Kemerdekaan: Kecam PP 28 tahun 2024
Jakarta, Gatranews.id – Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, yang seharusnya menjadi momen penuh sukacita, diselimuti keprihatinan mendalam. Di balik gegap gempita perayaan, para pedagang kecil di berbagai sudut negeri merasakan pilu. Mereka, yang selama ini menggantungkan hidup dari penjualan rokok, menghadapi ancaman serius akibat penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024. Aturan baru ini
Petani Tembakau dan Cengkeh: Panen Melimpah, Ancaman Regulasi Mengintai
Jakarta, Gatranews.id – Di tengah semarak panen raya, petani tembakau dan cengkeh dari berbagai sentra di Indonesia menghadapi bayang-bayang ancaman serius. Mereka serempak menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023. Pasalnya, beleid ini dinilai berpotensi mematikan mata pencaharian jutaan petani di hulu ekosistem industri hasil tembakau