Tag: Anthony Budiawan
Warisan Kebijakan Manipulatif Jokowi Dinilai Membahayakan Bangsa
Jakarta, Gatranews.id – Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Anthony Budiawan, melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai manipulatif dan koruptif. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga membahayakan masa depan bangsa secara sistemik. Anthony menyebut kebijakan Jokowi telah menciptakan kerusakan sistemik yang baru disadari
Polemik Debt Switch: Strategi Sri Mulyani yang Dituding Langgar Undang-Undang, Diancam Pidana 20 Tahun!
Jakarta, Gatranews.id – Kebijakan debt switch yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan tengah menjadi sorotan tajam. Langkah yang dianggap sebagai upaya untuk mengelola utang negara yang membengkak ini justru dinilai melanggar Undang-Undang dan dapat membawa konsekuensi hukum serius. Menurut Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), kebijakan ini secara terang-terangan bertentangan dengan Undang-Undang
Kenaikan Tarif PPN 12 Persen Menuai Kritik Tajam: Rakyat dan Pengusaha Bersatu Menolak
Jakarta, Gatranews.id – Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan mulai berlaku 1 Januari 2025 terus menuai penolakan luas dari berbagai elemen masyarakat. Kebijakan ini dinilai kontraproduktif di tengah melemahnya perekonomian nasional, ditandai dengan daya beli masyarakat yang anjlok, peningkatan jumlah penduduk miskin, serta penyusutan kelas menengah. Anthony Budiawan, Managing Director Political
Pembangkangan Konstitusi oleh Badan Legislasi DPR Tak Dapat Ditoleransi
Jakarta, Gatranews.id – Mahkamah Konstitusi (MK) baru saja mengeluarkan tiga putusan penting terkait uji materi pemilihan kepala daerah (pilkada) pada 20 Agustus 2024. Keputusan ini diyakini menjadi tonggak penting bagi demokrasi dan kedaulatan rakyat di Indonesia. Dalam putusannya, MK memutuskan bahwa partai politik yang tidak memperoleh kursi di DPRD tetap dapat mencalonkan kepala daerah, termasuk