Kuasa Hukum Ang Tjiu Bu Minta Perlindungan Hukum Terkait Boedel Pailit, Soroti Dokumen yang Tak Ada di Berkas Perkara

JAKARTA, — Ang Tjiu Bu alias Abu Hasan mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait perkara pailit Nomor 103/Pdt.Sus-PKPU/2025/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Permohonan tersebut disampaikan melalui kuasa hukumnya, C Suhadi, Eddy Ghazali, dan M Kunang dari Kantor Hukum SES, pada Jumat (11/9/2026).

Kuasa hukum menyoroti keberadaan dokumen boedel pailit yang menurut mereka tidak ditemukan dalam berkas perkara.

Temuan itu bermula ketika tim kuasa hukum melakukan pemeriksaan berkas perkara atau inzage di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan permohonan tertanggal 8 September 2026.

Dalam proses tersebut, tim kuasa hukum mengaku mempelajari sejumlah dokumen perkara, termasuk catatan mengenai boedel pailit atas nama PT Xiongji Internasional IMP & EXP (dalam pailit).

Menurut kuasa hukum, berdasarkan data atau catatan yang diberikan Panitera Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, terdapat dua aset yang didaftarkan kurator sebagai boedel pailit.

Aset pertama berupa satu unit apartemen Denpasar Residence Kintamani Tower Lantai 23 Nomor AA, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dasar kepemilikan aset tersebut disebut berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun di Denpasar Residence Nomor 513/PPJB-DR/LGL/ASA/III/2013 tertanggal 1 Maret 2013.

Aset kedua berupa satu unit AXA Tower, Kuningan City, Lantai 28 Suite 01, Jalan Prof Satrio Nomor 18, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan.

Dasar kepemilikannya disebut berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Nonhunian (AXA Tower at Kuningan City) Nomor 86/PPJB-OF/LGL/ASA/X/2012 tertanggal 15 Oktober 2012.

Soroti dokumen PPJB

Kuasa hukum mempertanyakan status kedua aset tersebut karena masih didasarkan pada dokumen berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB).

Mereka juga mengklaim dokumen fisik PPJB, baik asli maupun fotokopi, tidak ditemukan dalam berkas perkara yang diperiksa.

“Artinya terkait dokumen Perjanjian Pengikatan Jual Beli baik asli maupun fotocopynya tidak melekat dalam berkas perkara, ini tidak lazim. Tentunya hal ini menjadi hal yang sangat aneh, karena seharusnya dokumen baik asli maupun fotocopy boedel pailit harus melekat dalam berkas perkara, tapi ini keduanya engga ada,” kata C Suhadi, Eddy Ghazali, dan M Kunang dalam keterangan tertulis yang diterima Rabu (16/9/2026).

Menurut mereka, dalam berkas perkara yang diperiksa hanya terdapat catatan mengenai dokumen dasar kepemilikan tersebut.

Kuasa hukum juga menyebut adanya pengakuan dari Panitera bahwa sejak awal tidak pernah melihat dokumen Akta Perikatan Jual Beli sebagai dokumen boedel pailit.

Kondisi tersebut kemudian menimbulkan pertanyaan dari pihak Abu Hasan mengenai keberadaan dan status hukum aset yang disebut sebagai bagian dari boedel pailit.

Minta audit boedel pailit

Kuasa hukum menyatakan, ketiadaan dokumen tersebut membuat mereka mempertanyakan keberadaan serta keabsahan dokumen boedel pailit.

Mereka menyebut terdapat kemungkinan dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar pengalihan aset untuk pembayaran kepada kreditor. Namun, pernyataan tersebut merupakan dugaan dari pihak kuasa hukum dan masih perlu dibuktikan melalui proses hukum.

“Apabila dugaan ini benar, Klien Kami adalah korban dari akal-akalan Kurator yang hendak menguasai aset Klien Kami sebagai aset pihak ketiga yang diakali oleh Kurator sebagai bagian dari boedel pailit,” ujar kuasa hukum.

Atas persoalan tersebut, tim hukum meminta Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memeriksa berkas perkara, khususnya terkait tidak ditemukannya dokumen boedel pailit.

Mereka juga meminta agar dilakukan audit terhadap boedel pailit untuk memastikan keberadaan serta nilai aset yang tercatat.

Menurut kuasa hukum, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan apakah aset yang masih berbentuk PPJB dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai boedel pailit yang nantinya digunakan untuk memenuhi kewajiban kepada para kreditor.

“Jujur dari awal mengurus permasalahan perkara ini dan berdialog, tim kuasa memiliki keraguan terhadap kinerja Kurator yang sangat tidak dapat dipegang janjinya, dan kemudian diduga telah merugikan klien kami Abu Hasan,” kata mereka.

Surat kepada Hakim Pengawas

Selain mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan, tim kuasa hukum juga telah menyampaikan surat kepada Hakim Pengawas pada Senin (14/9/2026).

Surat tersebut berisi permintaan agar dilakukan audit terhadap dua aset yang disebut sebagai boedel pailit dan masih berbentuk PPJB.

Audit tersebut dimaksudkan untuk memastikan keberadaan aset, status hukumnya, serta apakah aset tersebut dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari boedel pailit untuk pembayaran kepada para kreditor.

Kuasa hukum berharap Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat merespons langkah hukum yang telah ditempuh dan memberikan kepastian terkait status dokumen serta aset yang dipersoalkan.

Permohonan tersebut menjadi bagian dari upaya hukum yang ditempuh Ang Tjiu Bu alias Abu Hasan untuk memperoleh kejelasan mengenai status aset yang menurut kuasa hukumnya berkaitan dengan dirinya sebagai pihak ketiga.