Perempuan Indonesia Maju Matangkan Program Kerja 2027, Fokus Pemberdayaan Perempuan

Dewan Pimpinan Pusat Perempuan Indonesia Maju (DPP PIM) mematangkan program kerja 2027 melalui rapat pleno pengurus di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).

Rapat tersebut membahas evaluasi program sepanjang 2026, penguatan koordinasi antarbidang, serta penyusunan program unggulan yang diselaraskan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Asta Cita pemerintah.

Ketua Umum DPP PIM Lana T. Koentjoro mengatakan, rapat pleno menjadi momentum untuk menyatukan visi dan langkah seluruh pengurus agar program organisasi lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Program-program yang kami angkat merupakan program unggulan yang sesuai dengan SDGs dan Asta Cita pemerintah. Melalui rapat pleno ini, para ketua dan wakil ketua umum bersama jajaran bidang mempresentasikan program kerja PIM untuk 2027,” kata Lana.

Menurut dia, sepanjang 2026 sejumlah bidang telah menjalankan kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat, baik melalui kepengurusan pusat maupun daerah.

Dari sisi organisasi, PIM kini telah memiliki kepengurusan di 28 provinsi dengan hampir 100 kepengurusan tingkat kabupaten dan kota.

Jaringan organisasi tersebut juga berkembang hingga luar negeri. Sejumlah kepengurusan telah terbentuk di Korea Selatan, Dubai, Irlandia, Irlandia Utara, dan Amerika Serikat.

Pada 2027, PIM menargetkan perluasan jaringan ke sejumlah wilayah baru di Eropa dan Asia.

Lana mengatakan, ekspansi organisasi perlu diikuti dengan penguatan program yang berkelanjutan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah penanganan stunting yang telah berjalan selama empat tahun, sejak pertama kali dimulai di wilayah Bogor Raya.

“Program PIM memang kami arahkan agar berkelanjutan. Salah satunya program penanganan stunting yang saat ini sudah memasuki tahun keempat. Kami ingin kegiatan yang dijalankan tidak hanya bersifat sementara, tetapi terus memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain kesehatan, kegiatan sosial juga dilaksanakan oleh pengurus daerah, antara lain di Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Maluku Utara.

Lana menekankan pentingnya peran pengurus daerah dalam mengidentifikasi persoalan masyarakat di wilayah masing-masing. Dengan begitu, program organisasi dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat, bukan sekadar menjalankan agenda rutin.

Untuk memperkuat koordinasi, PIM sebelumnya telah menggelar pertemuan nasional secara daring. Organisasi tersebut juga merencanakan pelaksanaan program secara bergiliran setiap dua minggu dengan melibatkan bidang-bidang yang telah mempresentasikan rencana kegiatannya.

Ketua Dewan Penasihat minta pengurus solid

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Penasihat PIM, Bunda Indah, mengingatkan pentingnya komitmen dan soliditas seluruh pengurus dalam menjalankan program organisasi.

Dia mengapresiasi kapasitas dan semangat jajaran pengurus, tetapi menegaskan bahwa perencanaan yang baik harus diikuti pelaksanaan konkret.

Menurut Bunda Indah, kemajuan organisasi membutuhkan tim yang memiliki integritas, loyalitas, dan kesediaan untuk bekerja sama. Tanggung jawab organisasi, kata dia, tidak boleh hanya dibebankan kepada satu atau dua orang.

Bunda Indah juga menilai sejumlah program yang dipresentasikan dalam rapat pleno telah memiliki arah yang baik dan sejalan dengan agenda pemerintah.

Karena itu, dia mendorong pengurus menerjemahkan gagasan tersebut menjadi kegiatan nyata yang memberikan manfaat luas, terutama dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan Indonesia.

Selain memperkuat koordinasi internal, Bunda Indah berharap PIM dapat memperluas sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk kepolisian.

Kolaborasi tersebut diharapkan dapat mendukung program pemerintah sekaligus memperkuat hubungan antara kepolisian dan masyarakat melalui peningkatan peran perempuan.

Libatkan berbagai bidang

Rapat pleno turut dihadiri Sekretaris Jenderal DPP PIM Rahajeng Widya dan Bendahara Umum Ana Naomi, serta jajaran wakil ketua umum yang membawahi sejumlah bidang.

Bidang-bidang tersebut mencakup organisasi, kesehatan, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup dan kehutanan, pariwisata dan ekonomi kreatif, hukum, serta hubungan masyarakat.

Melalui konsolidasi tersebut, DPP PIM menargetkan penguatan kapasitas organisasi, perluasan jaringan kemitraan, dan peningkatan kontribusi perempuan dalam berbagai sektor pembangunan.

PIM berharap program kerja 2027 dapat dilaksanakan secara terukur, kolaboratif, dan berkelanjutan sehingga pemberdayaan perempuan tidak berhenti pada kegiatan organisasi, tetapi memberikan dampak langsung bagi masyarakat.