Dikukuhkan Guru Besar Ideologi Politik, Prof. Bakir Ihsan: Pancasila Hanya Hidup di Pidato, Pragmatisme Hidup di Praktik Kekuasaan

Ciputat, Gatranews.id – Bukan hanya elite buruk dan oligarki yang bikin demokrasi Indonesia sakit. Biang keroknya adalah pembelahan ideologi politik. Fakta keras itu dibongkar Prof. Dr. A. Bakir Ihsan, M.Si. saat dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik pada Program Studi Ilmu Politik FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (30/9/2026)

.Dalam orasi ilmiah berjudul “Ideologi Politik yang Terbelah: Institusionalisasi Pancasila untuk Konsolidasi Demokrasi di Indonesia”, Bakir menyebut Indonesia terjebak paradoks.

“Selama ini kita sering menganggap persoalan demokrasi Indonesia hanya terletak pada elite yang buruk, korupsi, atau oligarki. Padahal masalah yang lebih mendasar adalah terjadinya pembelahan ideologi politik. Pancasila hidup dalam konstitusi, pidato, dan seremoni kenegaraan, tetapi pragmatisme-transaksional justru hidup dalam praktik politik sehari-hari,” tegas Guru Besar bidang Ideologi Politik itu.

Pengukuhan Bakir Ihsan menegaskan posisi UIN Jakarta sebagai PTKIN dengan jumlah profesor terbanyak dan Prodi Ilmu Politik terakreditasi Unggul. Mantan Wakil Dekan FISIP UIN Jakarta dua periode ini mencapai puncak akademik Guru Besar dengan fokus kajian demokrasi, politik Islam, dan kebijakan publik.

Menurut Bakir, Indonesia tidak krisis ideologi. Semua kekuatan politik masih mengakui Pancasila. Yang krisis adalah pelembagaannya. Nilai Pancasila kalah cepat dari institusionalisasi pragmatisme-transaksional. Buktinya politik patronase, biaya politik mahal, transaksi kekuasaan, distribusi jabatan berbasis kompromi, oligarki dan politik dinasti yang terus tumbuh.

“Ketika berbagai lembaga internasional secara konsisten mencatat penurunan kualitas demokrasi Indonesia, persoalannya bukan lagi sekadar siapa yang berkuasa. Pertanyaan yang lebih penting adalah nilai apa yang sebenarnya mengendalikan institusi politik kita,” ujarnya.

Akibatnya, demokrasi Indonesia hanya jalan prosedural lewat pemilu rutin, tapi kualitas substantifnya mundur. Fenomena democratic backsliding tak terhindarkan.

Bakir menawarkan solusi radikal yakni Institusionalisasi Pancasila secara total. Sila pertama harus melahirkan etika publik. Sila kedua melahirkan perlindungan martabat manusia. Sila ketiga melahirkan politik integrasi. Sila keempat melahirkan deliberasi dan representasi. Sila kelima melahirkan keadilan distributif.

“Menguatkan demokrasi tidak cukup hanya dengan mengganti pemimpin melalui pemilu lima tahunan. Yang harus diperbaiki adalah institusi yang memungkinkan pragmatisme-transaksional terus direproduksi. Reformasi pembiayaan politik, demokratisasi partai, serta penguatan masyarakat sipil menjadi agenda yang tidak dapat ditunda,” tegasnya.

Ia mengingatkan Pancasila tak boleh berhenti jadi slogan. Masalah demokrasi Indonesia bukan karena Pancasila ditinggalkan, tetapi karena Pancasila belum sepenuhnya menjadi institusi yang mengatur perilaku politik. “Kita terlalu berhasil menjadikan Pancasila sebagai simbol, tetapi belum cukup berhasil menjadikannya sebagai praktik,” ungkapnya.

“Pancasila akan menjadi kekuatan politik yang nyata bukan ketika paling sering diucapkan, melainkan ketika mampu diwujudkan menjadi hukum yang adil, birokrasi yang bersih, partai yang demokratis, dan kekuasaan yang akuntabel. Di situlah sesungguhnya kualitas demokrasi Indonesia diuji,” pungkasnya.