Kementerian Kehutanan Siapkan Pengawasan Antisipatif untuk Perkuat Pengelolaan Persemaian

Jakarta, Gatranews.id – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat pengelolaan persemaian melalui pengawasan internal yang bersifat antisipatif atau foresight. Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung target rehabilitasi 12 juta hektare lahan kritis yang dicanangkan pemerintah.

Target rehabilitasi lahan kritis merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pengelolaan hutan berkelanjutan. Program itu juga diarahkan untuk mengurangi degradasi hutan serta memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja hijau.

Kementerian Kehutanan menyebut pendekatan foresight menjadi salah satu arah kebijakan pengawasan internal pada 2026. Metode ini digunakan untuk memberikan masukan strategis kepada pimpinan kementerian berdasarkan analisis risiko yang diperkirakan muncul pada masa mendatang.

Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Kehutanan, Joko Yunianto mengatakan pendekatan tersebut bertujuan menyiapkan pengelolaan persemaian yang lebih adaptif hingga 2030. Menurut dia, berbagai potensi risiko harus diantisipasi sejak dini agar tidak menghambat pencapaian target rehabilitasi hutan dan lahan.

“Foresight dilakukan sebagai salah satu metode untuk menata masa depan pengelolaan persemaian, sehingga mampu memberikan jawaban bagaimana kondisi pengelolaan persemaian beberapa tahun ke depan menuju tahun 2030. Ketidakpastian kondisi masa depan menimbulkan kemungkinan terjadinya konsekuensi buruk di setiap skenario. Sehingga perlu untuk menyusun dan menerapkan manajemen risiko agar dapat bersiap menghadapi kemungkinan terburuk dan melakukan antisipasi terhadap bencana maupun krisis di kemudian hari,” ujar Joko saat melakukan supervisi tim kajian pengelolaan persemaian di BPDAS Baturusa Cerucuk, Bangka.

Siapkan Pengelolaan Persemaian Berbasis Teknologi

Joko mengatakan hasil kajian foresight diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menyusun kebijakan. Pendekatan tersebut juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan persemaian di masa mendatang.

Salah satu skenario yang disiapkan Inspektorat Jenderal adalah skenario “usaha tidak mengkhianati hasil”. Skenario ini menggambarkan kondisi ideal pengelolaan persemaian yang didukung pembiayaan memadai, tata kelola yang akuntabel, sumber daya manusia yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi modern.

“Inisiasi ini diharapkan dapat menginspirasi para pengambil keputusan, instansi di pusat dan daerah agar menggunakan foresight dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas kebijakan,” kata Joko.

Menurut Kementerian Kehutanan, pengelolaan persemaian ke depan juga akan didukung sistem traceability bibit. Sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan akuntabilitas sekaligus memastikan keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan.

Melalui penguatan sistem pengawasan, Kementerian Kehutanan berharap pengelolaan persemaian semakin efektif dalam mendukung rehabilitasi hutan. Langkah itu juga diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja dan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Dalam kunjungan tersebut, Joko bersama jajaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) turut melakukan panen perdana buah durian hasil tanaman rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) yang ditanam pada 2021.