Krisis Iklim Makin Nyata, Amnesty Desak Pemerintah Siapkan Mitigasi Panas Ekstrem dan Percepat Transisi Energi

Krisis iklim yang semakin memburuk dinilai menuntut pemerintah Indonesia segera memperkuat langkah mitigasi terhadap dampak panas ekstrem. Selain menyusun kebijakan perlindungan masyarakat saat gelombang panas, pemerintah juga didesak mempercepat transisi menuju energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai Indonesia saat ini berada di garis depan krisis iklim. Menurutnya, dampak perubahan iklim telah memperlihatkan ketimpangan yang nyata karena kelompok masyarakat miskin dan rentan menjadi pihak yang paling merasakan konsekuensinya, meski memiliki kontribusi yang sangat kecil terhadap emisi pemanasan global.

“Indonesia berada di garis depan krisis iklim. Ketidakadilan iklim terlihat jelas, dari Kalimantan hingga Jawa Barat. Masyarakat rentan dan warga miskin menghadapi konsekuensi yang jauh lebih parah, padahal kontribusi mereka terhadap pemanasan global relatif kecil,” kata Usman dalam keterangannya, Jumat.

Ia menyoroti kondisi di Jawa Barat yang tengah menghadapi kekeringan berkepanjangan akibat musim kemarau dan pengaruh fenomena El Nino. Menurutnya, hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat kini terancam akibat panas ekstrem, kekeringan, dan krisis air bersih.

“Tidak main-main, lebih dari 200 ribu jiwa di 207 desa terdampak parah,” ujarnya.

Amnesty menilai bencana yang diperparah perubahan iklim tersebut tidak hanya menyebabkan kelangkaan air bersih, tetapi juga merusak hasil pertanian sehingga memicu ancaman terhadap ketahanan pangan, kesehatan, dan mata pencaharian masyarakat.

Usman mengatakan dampak panas ekstrem memang dirasakan hampir seluruh lapisan masyarakat. Namun, kelompok prasejahtera, pekerja sektor informal, masyarakat adat, dan perempuan menghadapi risiko yang jauh lebih besar karena keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial maupun fasilitas untuk mengurangi paparan suhu tinggi.

Menurutnya, pemerintah perlu segera menyusun pedoman kesehatan bagi masyarakat selama periode cuaca ekstrem, termasuk anjuran untuk tetap berada di dalam ruangan ketika suhu berada pada tingkat yang membahayakan.

Namun demikian, kebijakan tersebut dinilai harus dibarengi dengan perlindungan terhadap masyarakat yang tetap harus bekerja di luar ruangan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

“Yang perlu menjadi perhatian pemerintah juga adalah orang-orang yang hidup dalam garis kemiskinan dan bekerja di sektor informal dengan pekerjaan yang tidak tetap, pendapatan rendah, dan sedikit kesempatan untuk beristirahat dan berteduh,” katanya.

Amnesty juga menilai setiap pemerintah daerah perlu memiliki rencana aksi menghadapi cuaca ekstrem, termasuk sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap perubahan iklim.

Hal itu dinilai penting mengingat masih lebih dari satu juta penduduk Indonesia belum memiliki akses terhadap listrik, sementara sebagian lainnya masih mengalami pasokan listrik yang tidak stabil. Kondisi tersebut membuat banyak masyarakat tidak mampu menggunakan kipas angin, pendingin ruangan, maupun sumber energi alternatif seperti panel surya untuk mengurangi dampak panas ekstrem.

Menurut Usman, panas ekstrem tidak dapat dipandang semata sebagai fenomena cuaca, tetapi juga berkaitan erat dengan kebijakan negara dalam menghadapi perubahan iklim.

“Panas ekstrem jelas bukan hanya peristiwa cuaca. Ia bersifat politis karena berkaitan erat dengan kebijakan negara menanggulangi dampak perubahan iklim,” ujarnya.

Ia juga mengkritik masih minimnya komitmen pemerintah dalam mengurangi penggunaan bahan bakar fosil. Amnesty menilai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk satu dekade mendatang masih menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap energi fosil, sementara porsi pengembangan energi terbarukan dinilai belum memadai.

Karena itu, Amnesty mendesak pemerintah segera menyusun strategi penghapusan bahan bakar fosil secara bertahap, cepat, dan berkeadilan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan iklim.

Selain itu, proses transisi energi juga dinilai harus melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan persoalan baru serta mampu menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat.

Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada 28 Juli 2026 menyatakan fenomena El Nino telah aktif dan berpotensi mencapai kategori sangat kuat. Di Jawa Barat, jumlah desa yang terdampak kekeringan meningkat menjadi 207 desa dengan total 214.381 jiwa mengalami krisis air bersih. Kebakaran lahan di wilayah terdampak juga telah mencapai 61,86 hektare.

Selain Jawa Barat, enam provinsi lain yang dinilai memiliki tingkat kerawanan tinggi terhadap kebakaran hutan dan lahan selama musim kemarau dan El Nino yakni Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.