Day: March 5, 2026
Lewat Rembuk Warga, Warga Pati Didorong Awasi Anggaran dan Lawan Politik Uang
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong penguatan peran warga dalam mengawasi tata kelola pemerintahan daerah dan desa melalui Rembuk Warga Pati yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Sabtu (25/1/2026). Forum yang diikuti warga lintas wilayah di Kabupaten Pati ini menjadi ruang konsolidasi untuk mengidentifikasi persoalan pembangunan daerah, merumuskan
ICW Nilai Pengadaan Mobil Pikap Rp24,66 Triliun oleh PT Agrinas Pangan Nusantara Tertutup dan Bermasalah
Jakarta — Indonesia Corruption Watch (ICW) mendatangi PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mengajukan permohonan informasi publik terkait pengadaan mobil pikap yang nilainya mencapai puluhan triliun rupiah. Dalam rilis resminya, ICW menilai pengadaan tersebut dilakukan secara tertutup dan bahkan menunjukkan indikasi persoalan sejak tahap perencanaan. PT Agrinas Pangan Nusantara diketahui akan mengimpor sebanyak 105.000 unit mobil
Polisi dan Tentara Tak Boleh Kebal Hukum, Amnesty Desak Reformasi Total Aparat Keamanan
Kasus dugaan pembunuhan di luar hukum oleh anggota kepolisian di Makassar serta penganiayaan warga sipil oleh personel TNI di Tangerang Selatan kembali menyorot persoalan serius kekerasan aparat dan lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menegaskan bahwa aparat negara tidak boleh kebal hukum dalam kondisi apa pun. “Ungkapan duka cita
Edukasi Konsumen Penerbangan, Praktisi Hukum Soroti Tanggung Jawab Produsen Pesawat lewat Buku
Kesadaran konsumen penerbangan terhadap hak hukum mereka dinilai masih perlu diperkuat. Berangkat dari kondisi tersebut, praktisi hukum penerbangan Columbanus Priaardanto bersama akademisi Amad Sudiro menerbitkan buku berjudul Tanggung Jawab Hukum Produsen Pesawat Udara terhadap Korban Kecelakaan dalam Penyelenggaraan Penerbangan. Buku ini mengulas secara khusus peran dan tanggung jawab produsen pesawat udara apabila terjadi kecelakaan penerbangan
Ahli Waris Abdul Rahman Saleh Minta Perlindungan Hukum ke MA Terkait Kasasi yang Tak Sertakan Dirinya
Derajat Iskandar melalui kantor hukum SES mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada Ketua Mahkamah Agung (MA). Permohonan tersebut berkaitan dengan pengajuan kasasi oleh PT Baktiparamita Putrasama yang tidak mencantumkan Derajat Iskandar sebagai pihak, meski ia merupakan pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara tersebut. Derajat Iskandar merupakan ahli waris Abdul Rahman Saleh dalam sengketa kepemilikan tanah yang