Rieke Keras soal Data Bansos Fiktif: Maju Terus PPATK, Bongkar Permainan Data!

Jakarta, Gatranews.id – Dalam unggahan di media sosial pribadinya @riekediahp, Rieke mengungkap data mencengangkan terkait jumlah penerima bansos fiktif yang menyebabkan potensi kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah per tahun.

“Tak ada pembangunan yang lahirkan kesejahteraan jika basisnya data fiktif negara,” kata Rieke Diah Pitaloka, kepada wartawan, Rabu (7/8).

Pada 2021, tercatat sekitar 52,5 juta data penerima bansos diduga fiktif, dengan estimasi kerugian negara mencapai Rp126 triliun per tahun. Jika data penerima bansos fiktif, maka indikasi kuat dana bansos disalurkan ke rekening fiktif.

Saat itu diyatakan data fiktif dihapus. Pertanyaannya, kemana dana bansos yang dialokasikan berbasis data fiktif tersebut? Berulangkali disuarakan, namun tak pernah digubris. Baru di era Presiden Prabowo ada instruksi tegas pada PPATK untuk mengungkap kasus “manipulasi data negara”.

Pada Sabtu (5/7), PPATK umumkan 10 juta data fiktif penerima bansos. Sedangkan Senin (7/7) umumkan 571.410 data penerima bansos terindikasi terlibat pinjol, judol, bisnis narotika, dan terorisme. Hipotesis sementara, jika data penerima bansos fiktif, maka rekening penerima fiktif. Menurut PPATK sekitar 2000 rekening milik instansi pemerintah dan bendahara pengeluaran negara digunakan untuk mengendapkan Rp.2,1T dana bansos.

“Bansos terdiri dari berbagai program. Saya ambil ilustrasi dua program saja. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Rp.2,4 juta/tahun/orang dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp.3,6 juta/tahun/orang. Artinya, Rp.6 juta/tahun/orang,” ujar legislator yang terkenal dengan nama Oneng itu.

Analisis sementara ini, tidak gunakan gunakan data fiktif 2021, yaitu 52,5 juta. Kita gunakan yang dilansir PPATK 2025, yaitu 10 juta data fiktif. Kalikan Rp.6 juta, maka indikasi kuat Rp.60 triliun dialirkan ke rekening fiktif.

Itu pun analisisnya dibatasi di dua program bansos dan di tahun 2025 saja. Padahal ada juga subsidi energi (listrik, BBM dan Gas), Penerima Bantuan Iuran BPJS Kesehatan, rumah tidak layak huni dan pupuk gunakan basis data yang kurang lebih sama dalam penyalurannya.

Mendukung Presiden Prabowo untuk benahi data dasar negara yang akurat, aktual dan relevan. “Harapan saya Presiden Prabowo berani dan berkomitmen menjadi Bapak Satu Data Indonesia Berbasis Data Desa/Kelurahan Presisi,” tutup Rieke.