Presiden KAI Mia Lubis Harap Masyarakat Bisa Nikmati Kemerdekaan di Bidang Hukum
Jakarta, Gatranews.id – Bulan Agustus menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia, dengan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 pada tanggal 17 Agustus 2024.
Dalam momen ini, Presiden Kongres Advokat Indonesia (KAI), Mia Lubis, mengajukan pertanyaan mendasar: apakah masyarakat Indonesia telah merasakan kemerdekaan sejati di bidang hukum dan keadilan?
“Perayaan HUT Kemerdekaan ini hendaknya jangan hanya euforia tahunan, patut kita tanyakan apa yang sudah kita perbuat untuk membantu memerdekakan masyarakat di bidang hukum,” kata Mia Lubis kepada wartawan di Jakarta, Selasa (6/8).
Mia Lubis mempertanyakan, “Apakah hukum sudah berjalan dengan baik di negeri ini? Apakah rakyat sudah benar-benar menikmati arti kemerdekaan ini?”
Mia menekankan bahwa pada usia 79 tahun kemerdekaan, masyarakat seharusnya sudah dapat menikmati kemerdekaan dalam konteks hukum dan keadilan.
Namun, ia masih melihat adanya banyak ketidakberesan dalam penegakan hukum serta maraknya perilaku korupsi di berbagai sektor.
“Harusnya usia 79 tahun kemerdekaan ini rakyat benar-benar sudah bisa menikmati kemerdekaan di bidang hukum dan keadilan,” paparnya.
Ia menyoroti bahwa perilaku korupsi yang masih merajalela menghambat masyarakat dari merasakan kemerdekaan sejati.
“Inilah yang membuat rakyat belum merdeka di bidang hukum. Kalau masih ada korupsi di mana-mana, tidak mungkin rakyat sejahtera,” urainya.
Mia juga menyerukan agar pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan lebih serius dalam menegakkan hukum.
“Jangan lagi ada menteri maupun pejabat yang berpikir untuk melakukan korupsi. Kalau ada, itu lebih baik mundur. Karena dengan sumber daya alam yang melimpah ini, seharusnya rakyat sejahtera,” jelasnya.
Selain itu, Mia menyoroti dua kasus hukum yang baru-baru ini menjadi sorotan publik: kasus anak mantan anggota DPR RI Ronald Tannur yang didakwa melakukan penganiayaan terhadap kekasihnya hingga tewas namun divonis bebas, serta kasus pembunuhan Vina Cirebon yang hingga kini belum menemui titik terang tentang siapa pelaku sebenarnya.
Menurut Mia, pemerintahan Prabowo-Gibran harus mampu menegakkan hukum dengan tegas dan adil, mengingat Indonesia adalah negara hukum.
Hal ini, jelas Mia, merupakan tantangan yang harus dihadapi demi memastikan bahwa seluruh rakyat dapat menikmati kemerdekaan di bidang hukum secara nyata.