PBNU: Pansus Soal PKB Mulai Bekerja

Jakarta, Gatranews.id – Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Umarsyah, menegaskan bahwa panitia khusus (pansus) yang menangani hubungan antara PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) akan mulai bekerja pada Rabu (31/7) ini. Tim ini dipimpin oleh KH Anwar Iskandar, seorang tokoh senior dalam organisasi tersebut.

“Dari besok, tim yang dipimpin KH Anwar Iskandar akan memulai tugasnya. Untuk detail lebih lanjut, kita akan lihat langsung di kantor PBNU besok,” ungkap Umarsyah dalam sebuah pernyataan di Jakarta, .

Informasi mengenai dimulainya pekerjaan tim ini mencuat setelah beredar surat resmi dengan kop PBNU yang berisi pemanggilan terhadap mantan Sekretaris Jenderal PKB, Muhammad Lukman Edy.

Pemanggilan ini adalah hasil keputusan Rapat Pleno PBNU yang diselenggarakan pada 20-21 Muharram 1446 H atau bertepatan dengan 27-28 Juli 2024 M.

Surat tersebut meminta Lukman Edy untuk hadir di ruang rapat lantai 5 gedung PBNU, yang terletak di kawasan Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Rabu (31/7).

“Dengan ini kami mengundang Bapak untuk memberikan keterangan terkait masalah hubungan antara Nahdlatul Ulama dan Partai Kebangkitan Bangsa,” demikian bunyi surat tersebut.

Langkah PBNU untuk membentuk pansus ini tak lepas dari pandangan organisasi tersebut yang menganggap perlu adanya penataan ulang dalam tubuh PKB agar kembali ke ideologi asalnya.

Baca juga: PKB Tegaskan Tolak Intervensi PBNU, Jazilul Fawaid: Partai Kami Berdaulat

Para elit PBNU berdalih bahwa saat ini PKB telah menyimpang dari jalur ideologi Nahdlatul Ulama dan cenderung didominasi oleh Muhaimin Iskandar beserta kelompoknya.

Pansus ini diharapkan akan bekerja secara efektif dengan mencontoh tim yang pada awalnya melahirkan PKB di masa lalu.

Keberhasilan pansus ini sangat bergantung pada persetujuan dari Rais Aam KH Miftachul Ahyar dan Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.

Dengan dukungan penuh dari kedua tokoh ini, pansus diharapkan mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal dan membawa perubahan signifikan dalam hubungan PBNU dan PKB.