Tag: JATAM
Tidak Cukup Denda, Empat Perusahaan Tambang di Maluku Utara Harus Ditindak Tegas
Keputusan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang hanya menjatuhkan sanksi denda administratif kepada empat perusahaan tambang nikel di Maluku Utara dinilai belum mencerminkan penegakan hukum yang adil dan tegas. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai negara justru mengambil jalan kompromi terhadap pelanggaran serius yang seharusnya diproses secara pidana. Empat perusahaan yang dikenai sanksi tersebut
JATAM: Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra Dinilai Sandiwara Politik dan Lindungi Penjahat Lingkungan
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berkontribusi terhadap banjir serta tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari total tersebut, 22 perusahaan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan luas mencapai 1.010.592
Pertumbuhan Ekonomi Maluku Utara Melonjak, JATAM Ungkap Krisis Ekologis dan Pelanggaran HAM di Balik Tambang Nikel
Jakarta, Gatranews.id – Di balik klaim pertumbuhan ekonomi yang kerap dipuji sebagai spektakuler, Maluku Utara justru menghadapi krisis ekologis dan sosial yang semakin dalam. Catatan Akhir Tahun (Catahu) 2025 yang dirilis Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Maluku Utara mengungkap paradoks pembangunan di wilayah ini: pertumbuhan ekonomi yang melampaui 30 persen sepanjang 2025 tidak berbanding lurus dengan
JATAM Sebut AMDAL PT NKA Hanya Formalitas, Lucuti Ruang Hidup Warga Halmahera Timur
Halmahera Timur, Gatranews.id — Proses pembahasan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atas rencana peningkatan kapasitas produksi tambang nikel PT Nusa Karya Arindo (PT NKA) di Halmahera Timur menuai penolakan keras. Pembahasan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL) serta Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL–RPL) yang digelar pada 10 Desember 2025 dinilai tidak memenuhi prinsip