Mahmoud Khalil: Aktivis Palestina di AS yang Terancam Dideportasi, Simbol Perlawanan di Tengah Represi
New York, Gatranews.id – Sorotan dunia kini tertuju pada Mahmoud Khalil, aktivis mahasiswa pro-Palestina yang baru saja menyelesaikan studi magisternya di Universitas Columbia, Amerika Serikat. Bukannya merayakan kelulusan bersama istri yang tengah hamil tua, Khalil justru menghadapi ancaman deportasi usai ditangkap aparat Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) di apartemennya pada 8 Maret 2025.
Penangkapan ini terjadi di tengah meningkatnya represi terhadap gerakan solidaritas Palestina di lingkungan kampus AS, seiring kebijakan keras pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap aktivis-aktivis yang mendukung kemerdekaan Palestina.
Mahmoud Khalil lahir di Suriah pada 1995 dari keluarga pengungsi Palestina yang terusir dari kampung halamannya di Tiberias sejak Nakba tahun 1948. Sejak kecil, ia akrab dengan ketidakpastian dan perjuangan. Ketika perang saudara pecah di Suriah, keluarganya terpaksa mencari suaka ke Eropa, sebelum akhirnya Khalil bekerja di Beirut, Lebanon.
Antara 2018 hingga 2022, ia menjabat sebagai staf Kantor Suriah di Kedutaan Besar Inggris di Beirut. Rekan kerjanya, Andrew Waller—seorang diplomat Inggris—menggambarkannya sebagai sosok penuh integritas dan sangat teliti.
Pada 2022, Khalil mendapat beasiswa dan diterima di program magister administrasi publik di School of International and Public Affairs, Universitas Columbia, New York. Ia lulus pada Desember 2024 dan dijadwalkan mengikuti wisuda pada Mei 2025.
Tak hanya sukses di bidang akademik, Khalil juga telah membangun kehidupan pribadi yang stabil. Ia menikah dengan Noor Abdalla, seorang warga negara Amerika Serikat, pada November 2023. Pada awal 2024, ia resmi memperoleh status penduduk tetap (green card) berdasarkan pernikahan sah tersebut.
Namun kehidupannya yang mulai tertata itu mendadak porak-poranda akibat tuduhan kontroversial yang dialamatkan padanya.
Dituduh Terkait Hamas, Namun Tanpa Bukti Jelas
Pemerintah AS menuding Khalil memiliki keterkaitan dengan Hamas—organisasi politik dan militer Palestina yang dianggap kelompok teroris oleh AS. Namun hingga kini, belum ada bukti konkrit yang dipublikasikan untuk mendukung klaim tersebut.
Khalil telah menyuarakan dukungannya terhadap hak-hak rakyat Palestina melalui aksi damai di kampus Columbia. Namun, para pendukungnya menegaskan bahwa aktivitas Khalil selalu bersifat non-kekerasan dan berada dalam koridor hukum AS, khususnya kebebasan berpendapat.
Kasus ini mencuat tidak lama setelah Presiden Donald Trump menyatakan akan menindak tegas aktivitas pro-Palestina di lingkungan kampus. Ia bahkan mengancam akan mencabut dana federal untuk universitas-universitas yang dinilai mendukung “gerakan antisemitisme”, istilah yang kerap disematkan secara luas terhadap kritik terhadap kebijakan Israel.
Penangkapan Khalil disebut sebagai bagian dari upaya membungkam suara-suara kritis di kalangan akademisi dan mahasiswa. Banyak pihak khawatir bahwa kebijakan ini akan menjadi preseden buruk bagi kebebasan sipil di AS.
Istri Sedang Hamil, Proses Hukum Masih Bergulir
Sejak penangkapannya, Khalil dipindahkan ke fasilitas penahanan imigrasi di Louisiana. Dalam sidang terakhir, Hakim Imigrasi Jamee Comans memberikan tenggat hingga 9 April 2025 bagi pemerintah AS untuk menghadirkan bukti terhadap tuduhan yang dilayangkan. Jika tidak, kasus ini akan dihentikan.
Sementara itu, sang istri, Noor Abdalla, yang tengah mengandung anak pertama mereka, terus memperjuangkan pembebasan Khalil. “Ia tidak melakukan kejahatan apa pun. Ia hanya mendukung rakyat Palestina. Dan itu bukan sebuah kejahatan,” ujar Noor dalam wawancara dengan The Guardian.
Penahanan Mahmoud Khalil telah memicu gelombang solidaritas dari kalangan akademisi, mahasiswa, aktivis HAM, hingga komunitas diaspora Palestina di seluruh dunia. Petisi online menuntut pembebasannya telah ditandatangani ribuan orang, sementara sejumlah organisasi HAM menyerukan agar pemerintah AS menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis pro-Palestina.
Mahmoud Khalil kini menjadi simbol dari perjuangan yang lebih besar—antara hak untuk berbicara bebas dan kebijakan imigrasi yang represif. Di tengah tekanan politik yang membungkam aktivisme pro-Palestina di AS, nasib Khalil menjadi pengingat bahwa demokrasi pun bisa diuji, bahkan di negara yang selama ini mengaku menjunjung tinggi kebebasan.
