Guru Besar IPB Dorong Konsep Nexus Baru untuk Tata Kelola Sawit Berkelanjutan

Bogor, Gatranews.id – Industri kelapa sawit Indonesia menghadapi tantangan untuk mempertahankan kontribusinya terhadap perekonomian sekaligus memenuhi tuntutan keberlanjutan global. Kondisi tersebut mendorong perlunya pendekatan baru dalam tata kelola industri sawit yang mampu melihat persoalan secara lebih menyeluruh.

Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University, Prof Hariyadi, memperkenalkan konsep “Nexus Baru (7 TAS+)” sebagai salah satu pendekatan untuk menjawab tantangan tersebut. Gagasan itu disampaikan dalam Forum Diskusi Terbatas yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI) di Bogor, Senin (31/8).

Menurutnya, pendekatan yang hanya berfokus pada peningkatan produksi atau persoalan lingkungan tidak lagi cukup untuk menghadapi kompleksitas industri sawit. Tata kelola sawit perlu dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai dimensi yang saling berkaitan.

Tantangan yang dihadapi industri sawit saat ini mencakup konflik agraria, legalitas lahan, deforestasi, efisiensi energi, hingga tuntutan keterlacakan atau traceability dari pasar internasional. Karena itu, kerangka Nexus Baru ditawarkan untuk melihat berbagai persoalan tersebut dalam satu kesatuan.

“Keberlanjutan bukan lagi sekadar persoalan produksi minyak sawit atau isu lingkungan semata. Keberlanjutan adalah tentang keterkaitan dinamis dan saling memengaruhi antara aspek ekonomi, lingkungan, sosial, tata ruang, hingga kelembagaan,” ujar Hariyadi.

Perlu Integrasi Tata Kelola

Hariyadi menjelaskan, konsep Nexus Baru melihat tata kelola sawit melalui keterkaitan sejumlah dimensi utama. Pendekatan tersebut mencakup aspek lingkungan, ekonomi, sosial, tata kelola, serta keterkaitan sawit dengan kebutuhan pangan dan energi.

Dalam aspek lingkungan, perhatian diarahkan pada persoalan deforestasi, perlindungan keanekaragaman hayati, pengurangan emisi karbon, pengelolaan limbah, serta pemulihan tanah dan air. Aspek tersebut dinilai perlu berjalan beriringan dengan upaya mempertahankan produktivitas industri sawit.

“Aspek lingkungan terkait pengelolaan limbah. Ekonomi tentang peningkatan produktivitas dan efisiensi, penguatan daya saing, penyerapan nilai tambah downstream, ekspansi ekspor, serta jaminan keberlanjutan pendapatan pelaku usaha dan petani,” katanya.

Sementara itu, aspek sosial berkaitan dengan kesejahteraan petani swadaya dan perlindungan hak tenaga kerja. Aspek tersebut juga mencakup pemenuhan hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, penyelesaian konflik agraria, serta pembangunan wilayah yang inklusif.

Dari sisi tata kelola, kepastian hukum dan penyelesaian legalitas lahan menjadi bagian penting. Transparansi rantai pasok melalui traceability, akuntabilitas kelembagaan, serta partisipasi aktif para pemangku kepentingan juga perlu diperkuat.

Hariyadi juga menyoroti keterkaitan industri sawit dengan ketahanan pangan dan transisi energi. Menurut dia, pemanfaatan sawit untuk mendukung energi terbarukan melalui program biodiesel perlu tetap memperhatikan alokasi tata ruang dan kebutuhan pangan.

“Penegakan kepastian hukum, penyelesaian legalitas lahan, transparansi rantai pasok (traceability), akuntabilitas kelembagaan, dan partisipasi aktif pemangku kepentingan juga sangat penting. Keseimbangan peran sawit dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus transisi energi terbarukan melalui program biodiesel tanpa mengorbankan alokasi tata ruang lahan.”

Melalui pendekatan tersebut, Hariyadi menilai kebijakan terkait sawit tidak dapat lagi dibuat secara terpisah. Setiap kebijakan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap dimensi lain yang berkaitan.

Penentu kebijakan dan pelaku industri, kata dia, perlu memperhitungkan dampak silang antar-dimensi. Dengan begitu, regulasi yang diterapkan diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang lebih seimbang bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.