Satu Kelola Bentang Alam Dinilai Jadi Kunci Atasi Tantangan Pangan, Energi, dan Iklim

Bogor, Gatranews.id – Indonesia menghadapi tiga tantangan strategis secara bersamaan, yakni ketahanan pangan, kemandirian energi, dan ketahanan iklim. Ketiganya dinilai perlu diatasi melalui tata kelola ruang dan bentang alam yang terintegrasi.

Pendiri Yayasan Panca Palma Tropika Indonesia, Petrus Gunarso mengatakan, persoalan ekologi dan pembangunan nasional tidak dapat diselesaikan melalui pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri. Menurut dia, berbagai persoalan tersebut perlu dipandang sebagai satu kesatuan bentang alam atau lanskap.

“Pendekatan kita harus bergeser. Persoalan hari ini bukan sekadar tentang kebun sawit semata, melainkan persoalan tata kelola bentang alam secara utuh dan terintegrasi,” ujar Petrus dalam Forum Diskusi Terbatas (FDT) yang diselenggarakan Rumah Sawit Indonesia (RSI) di IPB University, Bogor, Senin (31/8).

Menurut Petrus, Indonesia memiliki kondisi geografis dan iklim yang dapat menjadi keunggulan dalam pengelolaan lingkungan. Sebagai negara tropis dengan dua musim, Indonesia dinilai memiliki peluang untuk mengembangkan pengelolaan lingkungan secara lebih efisien.

Namun, peluang tersebut membutuhkan kepastian dalam tata kelola ruang. Kepastian tersebut menjadi dasar untuk mengatur berbagai fungsi lahan secara proporsional dan berkelanjutan.

Kepastian Tata Ruang Jadi Prasyarat

Petrus menjelaskan, tata kelola lanskap berkelanjutan perlu mengintegrasikan berbagai fungsi ruang. Di antaranya kawasan konservasi, hutan produksi, perkebunan kelapa sawit, pertanian pangan, serta sungai dan daerah aliran sungai (DAS).

“Penetapan proporsi area perlindungan ekosistem harus jelas dan terlindungi. Juga perlu optimalisasi budidaya sektor kehutanan yang lestari,” kata Petrus dalam forum bertema “Membangun Ketahanan, Kemandirian Pangan dan Energi Melalui Nexus Baru Tata Kelola Sawit Berkelanjutan”.

Untuk sektor sawit, Petrus menilai pemerintah perlu memiliki kepastian mengenai luas area komoditas strategis nasional. Data mengenai luasan tersebut dinilai penting agar pengelolaan perkebunan dapat dilakukan secara lebih terukur.

Di sisi lain, perlindungan dan peningkatan produktivitas lahan pangan juga perlu menjadi perhatian. Petrus menyebut penguatan sektor pangan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sekitar 7 juta hektar sawah nasional.

“Untuk perkebunan sawit, perlu kepastian luas area komoditas strategis nasional secara presisi. Perlindungan dan peningkatan produktivitas lahan pangan berbasis kekuatan 7 juta hektar sawah nasional juga harus diperhatikan,” katanya.

Selain kawasan produksi dan konservasi, penataan ruang permukiman juga menjadi bagian dari pengelolaan bentang alam. Pertumbuhan permukiman perlu disesuaikan dengan dinamika demografi dan didukung jaringan jalan serta jembatan yang direncanakan secara baik.

Petrus menambahkan, kepastian ruang merupakan prasyarat untuk menjalankan aksi iklim secara terukur dan efisien. Dengan tata ruang yang jelas, berbagai upaya konservasi dan perlindungan lingkungan dapat dilakukan berdasarkan perencanaan yang lebih terukur.

“Ketika ruang telah pasti, maka konservasi dapat dijalankan, potensi serapan karbon dapat dihitung secara akurat, biodiversitas dapat dilindungi, ketahanan iklim dapat dibangun, dan industri sawit dapat berkontribusi nyata bagi kedaulatan pangan serta energi nasional,” jelasnya.

Menurut Petrus, integrasi berbagai fungsi ruang membutuhkan komitmen lintas sektor. Penataan ruang, konservasi keanekaragaman hayati, penghitungan karbon, dan transformasi industri sawit perlu ditempatkan dalam satu kerangka tata kelola.

Ia menilai pengelolaan bentang alam yang terintegrasi perlu didukung kepastian hukum dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan pendekatan tersebut, fungsi ekonomi, sosial, dan lingkungan diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan.