Caleg PAN Boyolali Tagih Ketegasan Zulhas soal Dugaan Janji Dana Kampanye Pemilu 2024

Ketegasan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dinanti para kader dan pejuang partai di daerah, khususnya di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Desakan itu datang dari empat calon legislatif PAN Pemilu 2024 yang mengaku hingga kini belum memperoleh kejelasan dan keadilan terkait janji pembiayaan kampanye yang tidak terealisasi.

Keempat caleg tersebut yakni Yamto, Agus Purwanto, Atik Rahmawati, dan Sendi Rahma Utavi. Mereka merupakan caleg PAN dari daerah pemilihan Boyolali yang selama setahun terakhir terus memperjuangkan hak mereka atas komitmen politik yang disebut-sebut disepakati sebelum Pemilu 2024 berlangsung.

Yamto mengungkapkan bahwa dirinya dilamar oleh Mohammad Hatta dengan janji akan membiayai seluruh kebutuhan pertarungan politik di Boyolali, mulai dari logistik kampanye hingga uang saksi dan serangan fajar. Namun, janji tersebut tak pernah ditepati. “Saya dilamar oleh Mohammad Hatta yang berjanji akan membiayai pertarungan di Boyolali termasuk uang saksi dan serangan fajar. Tapi janji itu sampai sekarang belum dipenuhi, malah nomor ponsel saya ikut diblokir,” kata Yamto.

Pernyataan itu disampaikan Yamto dalam Dialog Kebangsaan LIRANEWS bertajuk “Menunggu Ketegasan Zulkifli Hasan, Membongkar Kasus Money Politics di Jawa Tengah” yang digelar di kantor LIRANEWS, Jakarta, Kamis (15/1/2026). Ia menyebut, dirinya bersama caleg lain telah berupaya menyelesaikan persoalan ini secara kekeluargaan dengan mendatangi langsung Mohammad Hatta yang kini terpilih sebagai anggota DPR RI, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.

Yamto juga mengungkapkan adanya peristiwa penyerahan uang dalam empat plastik kresek yang disaksikan langsung oleh para caleg. Uang tersebut, menurutnya, diserahkan Zulkifli Hasan kepada Mohammad Hatta di Jakarta dan diperuntukkan bagi kepentingan kampanye di Boyolali. “Padahal kami menyaksikan secara langsung ada uang dalam empat plastik kresek yang diserahkan Pak Zulhas kepada Mohammad Hatta di Jakarta. Uang itu seharusnya digunakan untuk kepentingan kampanye dan uang saksi di TPS,” ujarnya.

Keterangan Yamto diperkuat oleh Agus Purwanto yang juga berada di lokasi saat penyerahan uang tersebut. Agus mengatakan, saat itu Zulkifli Hasan secara terbuka menyatakan dukungan dana sebesar Rp 1 miliar. “Waktu itu Pak Zulhas bilang, ‘Oke saya bantu Rp 1 miliar,’ maka kami menduga total uang dalam kresek itu berjumlah Rp 1 miliar,” kata Agus.

Menurut Agus, uang tersebut seharusnya dibuka dan dibagikan secara proporsional kepada seluruh caleg PAN di Boyolali. Namun hingga kini, keberadaan dan penggunaannya tidak pernah dijelaskan. “Seharusnya uang dalam kresek itu dibuka oleh Mohammad Hatta dan dibagikan secara proporsional kepada seluruh caleg. Tapi faktanya sampai sekarang uang itu tidak jelas nasibnya,” ujarnya.

Atik Rahmawati menyampaikan pengalaman serupa. Ia mengaku aktif mendampingi Mohammad Hatta selama masa kampanye. Setelah Hatta terpilih sebagai anggota DPR RI, Atik sempat menagih janji kampanye dan mempertanyakan kejelasan dana tersebut. Namun, jawaban yang diterimanya tidak pernah terealisasi. “Pak Hatta waktu itu bilang gampang kalau soal urusan itu, nanti saya kasih Rp 100 juta per caleg,” ujar Atik menirukan ucapan Mohammad Hatta. Janji tersebut, menurut Atik, tidak pernah dipenuhi hingga kini.

Sementara itu, Sendi Rahma Utavi mengaku mengalami tekanan dari para saksi yang direkrut di tempat pemungutan suara karena tidak menerima honor sebagaimana dijanjikan. Ia merasa dirugikan dan tidak mampu berbuat banyak karena dana yang dijanjikan tidak pernah diterima. “Saya merasa dirugikan karena saksi yang direkrut menuntut uang saksi dan saya tidak bisa berbuat banyak,” kata Sendi.

Keempat caleg PAN Boyolali berharap Zulkifli Hasan sebagai Ketua Umum PAN dapat bersikap tegas dan memberikan kejelasan atas persoalan yang mereka alami. Mereka menilai ketegasan pimpinan partai penting untuk menjaga kepercayaan kader di daerah sekaligus menegakkan keadilan bagi para pejuang partai yang telah bekerja dalam Pemilu 2024.