Organisasi Anggota Kowani Tolak Pengesahan Hasil KLB, Nilai SK Kemenkum Cacat Hukum

KOWANI Tolak SK AHU Pengesahan Hasil KLB, Siapkan Gugatan Hukum

Sejumlah organisasi anggota Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) bersama Dewan Pimpinan KOWANI menolak Surat Keputusan (SK) Kementerian Hukum Nomor AHU-00001993.AH.01.08 Tahun 2026 yang mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) KOWANI pada 3 Juni 2026 di The Tribata, Jakarta.

Penolakan tersebut disampaikan dalam konferensi pers dan konsolidasi nasional di Kantor Sekretariat KOWANI, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).

Dalam pertemuan itu, jajaran KOWANI menyatakan akan menempuh jalur administratif dan hukum untuk mempersoalkan penerbitan SK tersebut. Mereka menilai proses penyelenggaraan KLB hingga dokumen yang menjadi dasar pengesahan kepengurusan mengandung sejumlah persoalan hukum.

Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan KOWANI periode 2024-2029, Prof. Dr. Elza Syarief, mengatakan, pelaksanaan KLB tidak memenuhi ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.

Menurut Elza, AD/ART KOWANI mengatur bahwa KLB harus diusulkan secara tertulis oleh sedikitnya dua pertiga dari 119 organisasi anggota, memperoleh persetujuan Dewan Pimpinan, serta memenuhi ketentuan kuorum.

Namun, dia menyebut persyaratan tersebut tidak terpenuhi dalam pelaksanaan KLB pada Juni 2026.

“Penyelenggaraan KLB tersebut cacat hukum mutlak dari segala sisi. Usulan tertulis itu tidak pernah ada, mayoritas organisasi anggota menolak, dan calon yang diusulkan pun tidak memenuhi kriteria AD/ART,” kata Elza.

Dia juga mempersoalkan persyaratan calon Ketua Umum KOWANI. Berdasarkan ketentuan organisasi yang disampaikan tim hukum, calon ketua umum harus pernah menjabat sebagai ketua umum organisasi anggota minimal satu periode atau lima tahun serta pernah menjadi pengurus aktif di Pengurus Pusat KOWANI.

KOWANI persoalkan penerbitan SK AHU

Selain prosedur KLB, KOWANI turut mempertanyakan proses penerbitan SK Kementerian Hukum yang mengesahkan hasil kongres tersebut.

Elza mengatakan, tim hukum menemukan sejumlah perubahan informasi pada sistem AHU Online sebelum terbitnya keputusan pengesahan.

Menurut dia, pada awal penelusuran, sistem AHU Online masih menampilkan kepemimpinan hasil Kongres 2024. Namun, kemudian muncul perubahan profil yang menyebabkan data perkumpulan tidak dapat ditampilkan sebelum akhirnya terbit SK berdasarkan Akta Notaris Risbert Nomor 2 tertanggal 29 Oktober 2026.

KOWANI menilai proses tersebut perlu diklarifikasi, terutama terkait verifikasi dokumen dan dasar penerbitan keputusan administrasi negara.

“Kami mendapati adanya kekeliruan administratif yang sangat serius di tingkat Ditjen AHU. Oleh karena itu, KOWANI melayangkan surat klarifikasi dan keberatan resmi secara berjenjang, mulai dari Kementerian Hukum hingga Presiden RI,” ujar Elza.

Dia mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya administratif sebelum KOWANI mempertimbangkan gugatan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Tim hukum soroti pencantuman nama pengurus

Persoalan lain yang menjadi perhatian KOWANI adalah Akta Notaris Risbert Nomor 2 tertanggal 29 Oktober 2026 yang disebut menjadi dasar penerbitan SK AHU.

Ketua Umum Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Dr. Enita Adyalaksmita, yang juga menjadi tenaga ahli bidang hukum KOWANI, mengungkapkan adanya dugaan pencantuman nama sejumlah pengurus tanpa persetujuan pihak bersangkutan.

Menurut Enita, terdapat lima nama pengurus Dewan Pimpinan yang dicantumkan dalam dokumen tersebut tanpa persetujuan dan izin mereka.

Bahkan, kata dia, beberapa nama yang mandatnya telah ditarik oleh organisasi asal masih tercantum dalam dokumen kepengurusan.

“Kami menemukan indikasi pelanggaran hukum berat pada Akta Notaris per 29 Oktober 2026 itu. Ada lima nama pengurus Dewan Pimpinan yang dicantumkan tanpa persetujuan dan tanpa izin yang bersangkutan,” kata Enita.

Atas persoalan tersebut, KOWANI telah menyampaikan keberatan resmi kepada Kementerian Hukum. Jika upaya administratif tidak menghasilkan penyelesaian, tim hukum menyatakan akan mempertimbangkan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Sebanyak 54 organisasi disebut menyatakan keberatan

Dalam konferensi pers tersebut, tim hukum KOWANI juga memaparkan dugaan penggunaan dokumen organisasi tanpa persetujuan pihak yang berwenang.

Enita menyebut, pihak penyelenggara KLB diduga menggunakan kop surat, stempel, serta tanda tangan sejumlah ketua umum organisasi anggota tanpa konfirmasi atau persetujuan yang bersangkutan.

Tim hukum juga mempersoalkan proses perizinan kegiatan di The Tribata. Mereka menduga pengajuan penggunaan tempat dan izin kegiatan awalnya menggunakan keterangan pertemuan internal yayasan, bukan kegiatan KLB KOWANI.

Selain itu, KOWANI mengklaim sebanyak 54 organisasi anggota telah menyampaikan mosi tidak percaya secara tertulis dan menarik dukungan terhadap kelompok penyelenggara KLB.

Klaim tersebut menjadi salah satu dasar penolakan KOWANI terhadap legitimasi hasil KLB 3 Juni 2026.

Sejumlah pimpinan organisasi anggota yang hadir dalam konferensi pers turut menyampaikan keberatan. Mereka mengaku nama organisasi maupun nama pengurus dicantumkan dalam dokumen tanpa persetujuan.

Para pimpinan organisasi tersebut juga menyatakan telah menarik mandat yang sebelumnya diberikan kepada perwakilan masing-masing, terutama terkait keikutsertaan dalam forum yang menghasilkan perubahan kepengurusan KOWANI.

Tegaskan kepemimpinan hasil Kongres 2024

Di tengah polemik kepengurusan, KOWANI menegaskan tetap mengakui kepemimpinan Ketua Umum Ny. Nannie Hadi Tjahjanto, S.H. dan Sekretaris Jenderal Dr. Ratu Dian Hatifah, S.Ag., M.Pd., sebagai hasil Kongres XXV/XXVI tahun 2024.

KOWANI juga menyoroti dampak persoalan kepengurusan terhadap hubungan organisasi di tingkat internasional, termasuk melalui International Council of Women (ICW) di London dan ASEAN Confederation of Women’s Organisations (ACWO).

Menurut KOWANI, informasi mengenai kepemimpinan organisasi yang beredar di sejumlah forum internasional perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kebingungan mengenai representasi resmi Indonesia.

Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah pimpinan dan perwakilan organisasi anggota, di antaranya PP Dian Kemala, DPP PERWANAS, DPP Alisa Khadijah ICMI, PP KOWAD, PWP 45, PIKAT, Wanita Persahi, Ikapurna, PB Wanita Al-Irsyad, PERPINA, PP Salimah, IKAPOGA, Espas Indonesia, Canaya Ladara Nusantara, Perkopin, Yatnawati, PP IBI, FPPI, dan Yayasan Kowani.

Melalui konsolidasi nasional tersebut, KOWANI menyatakan akan mempertahankan kepemimpinan hasil Kongres 2024 hingga akhir masa bakti.

Penyelesaian melalui jalur hukum, menurut jajaran organisasi, menjadi langkah yang akan ditempuh untuk memperoleh kepastian mengenai keabsahan kepengurusan dan keputusan administrasi yang kini dipersoalkan.