Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Lenis Kogoya, meminta Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil dan meninggalkan wilayah Wamena serta sekitarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Lenis di tengah situasi keamanan Papua yang masih diwarnai kekerasan bersenjata dan konflik sosial. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah wilayah di Papua Pegunungan dan Papua Tengah kembali menghadapi persoalan keamanan yang berdampak terhadap masyarakat sipil.
Dalam keterangan resminya, Senin (10/8/2026), Lenis secara khusus menyampaikan seruan kepada juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, serta kelompok yang disebutnya sebagai pasukan TPNPB.
“Saya sampaikan kepada seluruh pasukan TPNPB bahwa belakangan ini eskalasi kekerasan, penyesatan, hingga pembunuhan eksekusi mati antarwarga sipil, guru, misionaris, dan penginjil terus terjadi. Bahkan mama-mama disiksa dan fasilitas sekolah dibakar. Aksi-aksi ini harus segera dihentikan,” ujar Lenis Kogoya dalam keterangan resminya, Senin (10/8/2026).
Lenis kemudian menyampaikan tiga tuntutan yang ditujukan kepada TPNPB-OPM.
Pertama, ia meminta kelompok tersebut menghentikan penyebaran isu yang dinilainya provokatif melalui media massa serta menghentikan ancaman pembunuhan terhadap warga sipil dan pemerintah daerah.
Kedua, Lenis meminta TPNPB-OPM mengosongkan wilayah ibu kota Wamena dan daerah sekitarnya. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan agar aktivitas masyarakat tidak terganggu, termasuk persiapan peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia.
Ketiga, ia meminta seluruh bentuk kekerasan, pembunuhan, dan penyiksaan terhadap masyarakat dihentikan, baik terhadap Orang Asli Papua (OAP) maupun warga sipil lainnya.
Seruan tersebut disampaikan ketika Wamena masih dalam proses menjaga stabilitas keamanan setelah sebelumnya terjadi konflik antarkelompok masyarakat.
Pada Mei 2026, Polda Papua menyatakan situasi keamanan di Wamena berangsur kondusif setelah konflik antarkelompok. Aparat gabungan Polres Jayawijaya dan Brimob Polda Papua saat itu masih ditempatkan di tujuh titik strategis untuk mengantisipasi gangguan keamanan.
Sekitar 300 personel Brimob juga sebelumnya dikirim ke Wamena untuk memperkuat pengamanan dan mencegah konflik susulan. Kepolisian menyebut fokus pengamanan antara lain memastikan masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.
Dalam konteks yang lebih luas, kekerasan terhadap warga sipil juga menjadi perhatian pemerintah. Kementerian Hak Asasi Manusia pada Juli 2026 mengecam pembunuhan warga sipil di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, yang diduga dilakukan kelompok TPNPB-OPM. Kementerian tersebut menyebut kasus itu mencuat setelah beredarnya video yang diduga memperlihatkan penembakan terhadap warga sipil.
Sementara itu, TNI pada Maret 2026 melaporkan terjadinya kontak tembak dengan kelompok TPNPB-OPM di Kampung Topo, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. TNI menyatakan kontak tembak terjadi setelah patroli menemukan aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan kelompok bersenjata.
Lenis Minta Wamena Tidak Kembali Jadi Titik Konflik
Lenis menilai masyarakat sipil tidak boleh menjadi korban dari konflik bersenjata maupun kepentingan politik. Ia menyatakan dirinya membawa mandat adat dari tujuh wilayah adat di Papua sekaligus menjalankan tanggung jawab dalam kerangka konstitusi untuk melindungi masyarakat dan mempertahankan keutuhan NKRI.
“Jika tiga poin ini tidak diikuti, maka para pemilik tanah wilayah adat dari tujuh wilayah adat akan berkumpul dan mendoakan agar Anda sekalian bertobat kembali kepada jalan yang benar, sesuai firman Tuhan untuk saling mengasihi,” tegasnya.
Lenis juga mengingatkan bahwa dirinya selama ini mengklaim konsisten membela kepentingan masyarakat Papua. Ia menyinggung sikapnya yang pernah menolak pelabelan teroris terhadap OPM dengan alasan keselamatan masyarakat sipil, baik yang tinggal di perkotaan maupun wilayah pedalaman.
Karena itu, ia meminta TPNPB-OPM tidak kembali meningkatkan ketegangan di kawasan La Pago, yang merupakan wilayah pegunungan tengah Papua.
Posisi Lenis sebagai Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia ditetapkan sejak Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin melantiknya pada Februari 2025. Saat itu, Lenis dilantik bersama sejumlah staf khusus lainnya untuk membantu tugas Kementerian Pertahanan.
Lenis sendiri sebelumnya juga memiliki aktivitas yang cukup intens di Wamena. Pada Maret 2025, misalnya, ia turun ke Wamena dalam konteks sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pendidikan gratis. Saat itu, ia menyebut masyarakat Wamena menerima program MBG setelah sebelumnya muncul penolakan dari sebagian pelajar.
Dalam pernyataan terbarunya, Lenis meminta masyarakat di kawasan La Pago, Mee Pago, dan wilayah sekitarnya tidak panik menghadapi informasi mengenai situasi keamanan.
Ia menegaskan pemerintah bersama tokoh adat berkomitmen menjaga keamanan agar pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, serta aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berlangsung.
Seruan tersebut sekaligus menempatkan perlindungan warga sipil sebagai salah satu isu utama dalam menghadapi konflik bersenjata di Papua. Bagi masyarakat Wamena, stabilitas keamanan menjadi penting bukan hanya untuk mencegah korban jiwa, tetapi juga memastikan aktivitas pendidikan, ekonomi, pelayanan kesehatan, dan pemerintahan tetap berjalan.
Leave a Reply