Menjadi Pembantu Presiden Harus Ringankan Tugas Presiden, Jangan Justu Jadi Beban

Ketua Umum Forum Pembela Kedaulatan Bangsa (FPKB) H Y Husen Ibrahim meminta para pembantu Presiden yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih untuk membantu meringankan tugas-tugas Presiden. Hal itu ia sampaikan menyikapi hiruk pikuk perpolitikan akhir-akhir ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, yang ia nilai semua masalah ditumpukan kepada Presiden.

“Menjadi pembantu Presiden itu harusnya membantu meringankan tugas Presiden, bukan justru menambah beban Presiden, sekaligus harus kreatif, bekerja keras dan jujur dalam menjalankan tugas, jangan tiap tahun minta penambahan anggaran,” kata H Y Husen Ibrahim kepada media di Jakarta, Senin (10/6/2026).

Ia heran karena belum ada Menteri yang mengatakan tidak perlu penambahan anggaran karena anggaran yang ia kelola tahun kemarin surplus. Harusnya anggaran yang mereka kelola untung, bukan justru meminta penambahan anggaran. Setiap Kementerian yang mengelola anggaran harus berfikir bagaimana mendapatkan keuntungan dari dana yang mereka kelola, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian ESDM yang harus surplus anggaran.

HY Husen Ibrahim juga mengusulkan, untuk meningkatkan pendapatan daerah, agar Kantor Kementerian tekhnis tidak berpusat di Jakarta melainkan disebar di seluruh Propinsi di Indonesia. Setiap Propinsi harus ada satu Kementerian, sehingga daerah merasakan efek positif dari kedatangan aparat pemerintah daerah baik Propinsi maupun kabupaten/kota ke kantor Kementerian terkait.

“Misalnya Kantor Kemenag berada di Aceh, Kementerian Pendidikan di Jawa Tengah atau Jogja, Kementerian Pariwisata di Bali, Kementerian Pertanian di Jawa Barat dan lain-lain, sehingga Jakarta hanya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian serta menjadi tempat kantor Menko,” jelasnya.

Jika itu terwujud, imbuhnya, daerah pasti akan merasakan peningkatan pendapatan yang merata baik dari sisi pariwisata, UMKM, hotel, restaurant, lapangan kerja dan lain-lain. Untuk mewujudkan hal itu, biayanya tidak seberapa, hanya sekitar Rp 300 Teiliun, dibandingkan membangun IKN yang dananya begitu besar.

“Jika hal itu terwujud, Presiden tetap bisa berkoordinasi dengan semua kementerian, rapat kabinet dilakukan via teleconference dan terbuka supaya masyarakat tahu apa yang menjadi program tiap-tiap Kementerian,” papar Husen Ibrahim.

Ia mengungkapkan, di Indonesia bagian Timur, daya huni hotel hanya 30 – 40 %, tapi kalau ada Kementerian di tiap-tiap propinsi maka hunian akan full. “Bayangkan, yang saat ini terjadi, semua urusan harus ke Jakarta, menghabiskan anggaran daerah yang besar hanya untuk mendapatkan selembar surat,” urainya.

Husen Ibrahim juga berharap, dengan berputarnya uang di daerah, maka BUMD akan berkembang, tidak seperti selama ini yang seolah mati suri dan hampir tidak berfungsi.

“Untuk merealisasikan ide ini, semua Kementerian harus bersinergi, semua Kementerian pasti ada kaitannya dengan Kementerian yang lain, dan jika ini terwujud maka tidak akan memacetkan Jakarta lagi,” pungkas Husen Ibrahim.