Industri Nilai Positif Kebijakan Impor LPG Nol Persen

Jakarta, Gatranews.id – Ketua Umum INAPLAS, Suhat Miyarso, menilai kebijakan pemerintah membebaskan bea masuk impor LPG menjadi 0% sebagai langkah positif bagi industri petrokimia. Kebijakan ini disebut telah lama diusulkan pelaku industri.

“Sebelumnya saya mengapresiasi atas kebijakan pemerintah ini dimana sebetulnya penurunan biaya masuk menjadi 0% ini adalah salah satu usulan dari Inaplas. Ini bahkan sudah tiga1 tahun kita usulkan supaya LPG ini bisa menjadi bahan baku dengan syarat biaya masuknya diturunkan atau dijadikan nol,” kata Suhat di Jakarta, Selasa (5/5).

Ia menjelaskan, kebijakan tersebut diharapkan membantu industri dalam kondisi tertekan saat ini. Namun, LPG belum bisa langsung dimanfaatkan secara optimal sebagai bahan baku utama.

“Namun perlu diketahui bahwa LPG ini tidak serta merta bisa kita manfaatkan dalam jumlah besar dengan harga yang kompetitif untuk memproduksi produk-produk kita. Jadi tetap harus kita perhitungkan bagaimana kompetitifnya terhadap nafta yang biasa kita pakai,” ujarnya.

Menurut dia, harga LPG sangat dipengaruhi musim, terutama di pasar Eropa. Pada periode tertentu, harga LPG bisa lebih kompetitif dibandingkan nafta.

“Jadi harga LPG itu biasanya lebih rendah pada saat musim panas di Eropa karena penggunaan LPG akan menurun sehingga harganya juga akan membaik,” kata Suhat.

Ia berharap kondisi tersebut, ditambah kebijakan tarif 0%, dapat meningkatkan pemanfaatan LPG sebagai bahan baku.

Meski demikian, penggunaan LPG di industri masih terbatas. Suhat menyebut LPG hanya berfungsi sebagai substitusi sebagian dari bahan baku utama.

“Jadi LPG itu sebagai substitusi saja. Yang kita lihat sekarang ini ratenya antara 20% sampai 40%. Itu yang bisa di injek untuk bahan baku kita,” ujarnya.

Ia menambahkan dampak kebijakan terhadap penurunan biaya produksi belum bisa dipastikan. Industri masih menunggu perkembangan harga dan implementasi kebijakan.

“Kalau dilihat dari tadi manfaatnya atau penurunan harga saya rasa belum bisa kita sampaikan sekarang. Kita masih lihat situasi. Tapi yang jelas bahwa hal tersebut positif bagi produksi petrokimia di Indonesia,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum INAPLAS, Edi Rivai, menyebut kebijakan ini menjadi peluang untuk diversifikasi bahan baku. Ia menilai langkah tersebut penting untuk jangka panjang.

“Ya memang ini satu usaha yang harus panjang nafas lah. Karena dari dulu itu sebetulnya ini kesempatan yang bagus untuk diversifikasi bahan baku,” ujar Edi.

Ia mengatakan, pembebasan bea masuk LPG baru terealisasi setelah lama diusulkan. Kondisi krisis dinilai menjadi momentum pemerintah mengambil keputusan.

“Untung saja sekarang ini karena kondisi yang sangat terdesak ini diharapkan bahwa pembebasan biaya masuk untuk LPG ini bisa membantu industri petrokimia. Ini sangat kita hargai,” katanya.

Edi menjelaskan, selama ini LPG dikenakan bea masuk karena dianggap sebagai energi. Padahal, dalam industri petrokimia, LPG digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan nilai tambah.

“Kalau energi yang lain itu dibakar, untuk masak misalnya. Tapi kalau ini untuk memberikan nilai tambah terhadap LPG itu sendiri. Molekul kimianya itu ya propan dan butana, itu dijadikan biji plastik polipropilena,” ujarnya.

Ia menegaskan pentingnya pengembangan industri petrokimia dari hulu ke hilir. Saat ini, kapasitas nasional dinilai masih terbatas untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

“Karena seperti kita di Indonesia saat ini baru memiliki dua nafta cracker. Sementara yang kita butuhkan itu setidaknya tambahan 2-3 cracker lagi sehingga nanti bisa membalans kebutuhan secara nasional,” kata Edi.

Selain itu, penguatan sektor hulu juga dinilai krusial. Penambahan kilang minyak diperlukan untuk menjamin pasokan bahan baku.

“Artinya kilang minyaknya juga sama, harus ditambah dua atau tiga kilang minyak lagi sehingga dapat memenuhi kebutuhan di hilirnya,” ujarnya.

Edi juga menyoroti pentingnya diversifikasi bahan baku lain. Selain LPG, sumber seperti batu bara dan gas alam dinilai memiliki potensi besar untuk diolah menjadi produk petrokimia.

“Sebetulnya kita bisa lakukan jadi syngas. Dari situ bisa memproduksi metanol atau bahan baku petrokimia lainnya,” katanya.

Ia menekankan perlunya kepastian pasar, iklim investasi, dan kepastian hukum. Hal tersebut menjadi faktor penting dalam mendorong pengembangan industri.

“Sehingga nanti apa yang menjadi roadmap yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan INAPLAS dapat berjalan,” ujar Edi.

Menurut dia, kebijakan ini merupakan langkah awal yang positif. Namun, upaya menuju kemandirian industri masih membutuhkan strategi jangka panjang.

“Ini momentum yang pas. Tapi belum cukup, karena kita masih ketergantungan impor cukup besar. Jadi memang perlu strategi yang kuat dari pemerintah dan swasta,” kata dia.