Mangkraknya Stadion Barombong Disorot, Aparat Penegak Hukum Diminta Bertindak
Jakarta, Gatranews.id – Proyek pembangunan Stadion Barombong di Makassar, Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan. Kondisi proyek yang mangkrak disebut mengingatkan publik pada kasus pembangunan wisma atlet Hambalang project corruption case.
Stadion yang semula dirancang untuk mendukung aktivitas olahraga itu kini belum dapat dimanfaatkan. Fasilitas yang diharapkan menjadi markas bagi tim “Ayam Jantan dari Timur” justru terbengkalai tanpa kejelasan penyelesaian.
Kondisi tersebut dinilai memiliki kemiripan dengan proyek Hambalang. Keduanya sama-sama bertujuan memajukan olahraga dan menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar.
Namun, penanganan kedua kasus itu berbeda. Kasus Hambalang telah menyeret sejumlah pihak ke proses hukum, sementara proyek Stadion Barombong belum menunjukkan langkah penegakan hukum yang signifikan.
Padahal, proyek ini telah berjalan lebih dari satu dekade. Audit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan pada 2019 juga telah dilakukan.
Meski demikian, belum ada pihak yang dimintai pertanggungjawaban. Informasi yang beredar menyebut adanya dugaan pihak tertentu yang berperan dalam mandeknya penanganan kasus ini.
Dorongan agar aparat penegak hukum memberi perhatian khusus dinilai belum membuahkan hasil. Sejumlah kalangan menilai penanganan kasus ini masih berjalan lambat.
Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Patria Artha Makassar (PUKAT UPA), Bastian Lubis, menyayangkan belum adanya langkah hukum. Ia menilai potensi kerugian negara cukup besar.
“Saya rasa belum ada langkah strategis (hukum). Saya melihat itu merupakan suatu potensi kerugian negara yang sangat-sangat besar karena tidak dapat dimanfaatkan dan konstruksi bangunan itu pernah terjadi roboh,” jelas Bastian.
Pandangan serupa disampaikan Dosen Hukum Pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar. Ia menilai proyek yang berhenti berpotensi menimbulkan kerugian negara.
“Bisa jadi ada korupsi di dalamnya,” imbuh Fickar.
Dari sisi otoritas pengawasan, perwakilan BPKP Sulawesi Selatan belum memberikan keterangan rinci. Staf Humas BPKP Sulsel, Lukas, menyebut pejabat terkait sedang menjalankan tugas.
“Pejabat yang terkait sedang penugasan, jadi belum bisa saya sampaikan,” jelas Lukas, Rabu (29/4).
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan menyatakan akan menindaklanjuti jika ada laporan resmi. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulsel, Soetarmi, menegaskan pentingnya pengaduan masyarakat.
“Apabila ada laporan atau pengaduan masyarakat, tentu akan kami tindak lanjuti,” ungkap Soetarmi.
Hal senada disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut kasus tersebut perlu ditelaah lebih lanjut.
“Jika masyarakat memiliki informasi dengan bukti awal yang valid adanya dugaan tindak pidana korupsi, silakan menyampaikan aduannya ke KPK,” tegas Budi.
Ia menambahkan, setiap laporan akan diverifikasi terlebih dahulu. Penanganan tidak selalu berujung pada penindakan, tetapi juga bisa melalui pencegahan.
“Setiap aduan yang diterima, outputnya tidak selalu dengan upaya penindakan, bisa juga dengan pendekatan pencegahan termasuk pendampingan dan pengawasan yang dilakukan melalui fungsi koordinasi supervisi,” ungkap Budi.
Di sisi lain, pengamat sepak bola Justinus Lhaksana menilai keberadaan stadion sangat penting bagi sebuah tim. Ia menyoroti dampak langsung bagi aktivitas olahraga.
“Jika tidak ada Stadion mau main dimana?” tanya coach Justin.
Ia berharap kasus mangkraknya Stadion Barombong tidak terulang. Pemerintah diminta memastikan pembangunan berjalan hingga dapat dimanfaatkan.
“Hal seperti ini kan terjadi beberapa kali terjadi, semoga tidak terjadi lagi. Pemerintah harus mengatur ini dan pembangunan stadion bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang,” harapnya.
Sementara itu, anggota DPR RI Rudianto Lallo belum memberikan tanggapan terkait persoalan ini. Padahal, ia sebelumnya diketahui turut memperjuangkan pembangunan stadion tersebut di daerah pemilihannya.
