Kemenkop dan Kemenimipas Teken MoU Pemberdayaan Ekonomi Warga Binaan Lapas

Tangerang, Gatranews.id – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menandatangani nota kesepahaman (MoU). Kerja sama ini difokuskan pada pemberdayaan ekonomi warga binaan lembaga pemasyarakatan (lapas) berbasis koperasi.

Penandatanganan dilakukan dalam rangka Hari Bakti Pemasyarakatan ke-62. MoU ditandatangani oleh Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah dan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Tangerang, Senin (27/4).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi. Hadir pula Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kemenkop Henra Saragih.

Farida mengatakan kerja sama ini menjadi komitmen kedua kementerian. Tujuannya untuk mendorong warga binaan lebih mandiri secara ekonomi melalui koperasi.

“Kami ingin memastikan mereka tidak hanya menjadi objek pembinaan, tetapi juga subjek pembangunan ekonomi melalui koperasi,” ujar Farida di Auditorium Prof. Dr. H. Muladi, Kampus Poltek IMIPAS Tangerang.

Menurut dia, koperasi akan menjadi instrumen utama dalam proses transformasi warga binaan. Melalui koperasi, mereka akan mendapatkan pendampingan peningkatan sumber daya manusia.

Program tersebut meliputi pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha. Hal ini diharapkan memperkuat kesiapan warga binaan saat kembali ke masyarakat.

Kemenkop juga berkomitmen memperluas akses pasar bagi produk warga binaan. Produk seperti hasil pertanian, perikanan, dan kerajinan akan difasilitasi masuk ke jaringan distribusi yang lebih luas.

“Nantinya Kementerian Koperasi siap membantu memperluas pasar dari hasil-hasil produk yang dihasilkan oleh warga binaan yang ternyata tadi sudah dijelaskan sudah banyak produk yang dihasilkan baik perikanan, pertanian dan lain sebagainya,” kata Farida.

Selain itu, dukungan pembiayaan turut disiapkan. Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kemenkop akan menyalurkan pinjaman melalui koperasi.

Skema pembiayaan ini diharapkan dapat membantu pengembangan usaha warga binaan. Dengan demikian, kapasitas produksi dan kualitas usaha dapat meningkat.

Farida menambahkan, penguatan kelembagaan koperasi juga menjadi fokus. Kemenkop akan mendorong pengembangan koperasi primer di berbagai wilayah pemasyarakatan.

Ia juga menyinggung peran Induk Koperasi Pemasyarakatan Indonesia (Inkopasindo). Menurut dia, jaringan kelembagaan koperasi perlu diperluas agar lebih kuat.

“Benar bahwa Inkopasindo sudah ada tetapi baru di beberapa wilayah, nanti terus kita akan dorong untuk kelembagaannya bisa ditingkatkan di setiap wilayah pemasyarakatan untuk dibentuk koperasi-koperasi primer sehingga lebih kuat secara kelembagaan dan juga akses jaringannya,” ujar Farida.

Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyambut baik kerja sama ini. Ia menilai transformasi lapas harus berorientasi pada pemberdayaan warga binaan.

“Kita lakukan transformasi lembaga pemasyarakatan menjadi sentra bisnis yang mandiri dan berkelanjutan. Jadi lapas tidak hanya mengurung tapi juga membangun, tidak hanya menekan tapi juga memberdayakan,” ujar Agus.

Ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga. Menurut dia, setiap program harus diwujudkan dalam aksi nyata agar berdampak langsung.

Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi menambahkan penguatan ekonomi pemasyarakatan telah berjalan. Program ini dilakukan melalui Inkopasindo.

Ia menyebut dukungan anggaran sekitar Rp4,3 miliar telah dialokasikan. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong kemandirian warga binaan.

Menurut Mashudi, pemberdayaan berbasis koperasi merupakan langkah strategis. Dengan dukungan berbagai pihak, warga binaan diharapkan memiliki peluang lebih luas untuk berkontribusi pada perekonomian.