ICW: Serangan Air Keras terhadap Aktivis KontraS Jadi Ancaman Serius bagi Demokrasi
Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai serangan air keras terhadap peneliti KontraS, Andrie Yunus, sebagai bentuk kekerasan brutal yang mencederai demokrasi dan mengancam ruang sipil di Indonesia.
Dalam pernyataan resminya, ICW menyebut peristiwa tersebut tidak hanya merupakan dugaan percobaan pembunuhan, tetapi juga serangan terhadap kebebasan warga dalam mengawasi kekuasaan.
“Jika negara tidak tegas, peristiwa ini akan memperpanjang simbol rapuhnya penegakan hukum dan perlindungan negara bagi warga,” tulis ICW, Sabtu (14/3/2026).
Indikator Memburuknya Demokrasi
ICW menilai, meskipun pelaku dan motif penyerangan belum terungkap, kejadian ini tidak dapat dilepaskan dari situasi demokrasi yang dinilai tengah mengalami penurunan kualitas.
Selama ini, KontraS dikenal sebagai organisasi masyarakat sipil yang aktif mengkritik kebijakan pemerintah, terutama terkait isu pelanggaran HAM dan kecenderungan militerisasi dalam kehidupan sipil. Andrie Yunus disebut sebagai salah satu figur vokal dalam kerja-kerja advokasi tersebut.
Karena itu, ICW memandang serangan terhadap Andrie patut diduga berkaitan dengan aktivitasnya sebagai pembela hak asasi manusia.
Ancaman terhadap Pemberantasan Korupsi
Lebih lanjut, ICW menegaskan bahwa kekerasan terhadap pembela HAM memiliki dampak luas, termasuk terhadap upaya pemberantasan korupsi.
Dalam sistem demokrasi, kritik publik dan advokasi masyarakat sipil merupakan bagian penting dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan. Ketika ruang ini terancam, kontrol terhadap penyalahgunaan wewenang juga ikut melemah.
“Jika kekerasan terhadap warga kritis dibiarkan, maka korupsi justru akan menemukan ruang yang semakin leluasa,” demikian pernyataan ICW.
ICW menambahkan, ruang sipil yang terbuka merupakan prasyarat utama bagi akuntabilitas pemerintahan. Sebaliknya, intimidasi terhadap aktivis akan mempersempit ruang partisipasi publik.
Desakan kepada Aparat dan Pemerintah
ICW mendesak aparat kepolisian untuk segera mengusut tuntas kasus ini secara cepat, transparan, dan akuntabel. Selain itu, negara juga diminta memberikan perlindungan kepada para pembela HAM dan warga kritis.
Lembaga tersebut juga mendorong peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk memberikan perlindungan kepada aktivis yang berisiko mengalami ancaman.
Di sisi lain, ICW mengingatkan pemerintah, termasuk Presiden Prabowo Subianto, agar tidak mengeluarkan narasi yang dapat menyudutkan warga kritis.
“Kritik harus dipahami sebagai mekanisme kontrol demokratis warga terhadap negara,” tulis ICW.
Seruan Solidaritas Masyarakat Sipil
ICW juga menyampaikan solidaritas kepada Andrie Yunus dan keluarga besar KontraS. Mereka mengajak masyarakat sipil untuk tetap bersatu menjaga ruang demokrasi dari berbagai bentuk penyempitan.
Menurut ICW, peristiwa ini justru menjadi pengingat pentingnya partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan.
“Alih-alih mundur, masyarakat sipil perlu memperkuat solidaritas dan kerja kolektif untuk mempertahankan ruang demokrasi,” tutup pernyataan tersebut.
