BGN Gelar Bimtek Penjamah Makanan Program MBG dan Percepatan SLHS di Delapan Wilayah
Badan Gizi Nasional (BGN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) Penjamah Makanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pada 7–8 Maret 2026.
Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di delapan wilayah Kantor Koordinasi Program Pemenuhan Gizi (KPPG), yakni Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember, dengan jumlah peserta mencapai sekitar 500 orang setiap harinya.
Peserta kegiatan berasal dari berbagai unsur yang terlibat langsung dalam operasional dapur SPPG, mulai dari kepala SPPG, mitra atau yayasan pengelola, pengawas gizi, asisten lapangan, hingga juru masak. Bimbingan teknis ini bertujuan meningkatkan kapasitas para penjamah makanan dalam menerapkan standar higiene dan sanitasi pangan, sekaligus mempercepat proses penerbitan SLHS bagi dapur-dapur SPPG yang menjadi bagian penting dari pelaksanaan Program MBG.
Kegiatan dibuka secara hybrid oleh Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Irjen Pol (Purn) Sony Sonjaya. Ia menegaskan bahwa makanan bergizi merupakan hak setiap anak Indonesia sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama.
“Makanan bergizi merupakan hak seluruh anak di Indonesia, sehingga kualitas penyediaan makanan harus menjadi perhatian bersama,” ujar Sony.
Ia menambahkan, pelaksanaan bimbingan teknis menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan kapasitas para penjamah makanan.
“Pelaksanaan bimbingan teknis ini sangat strategis sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan pemenuhan gizi nasional melalui peningkatan pengetahuan dan keterampilan para penjamah makanan,” katanya.
Menurut Sony, Program MBG saat ini berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar. Hal tersebut terlihat dari berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia yang sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan di masyarakat.
“Program MBG saat ini telah berkembang pesat dengan keterlibatan masyarakat yang sangat besar, yang ditunjukkan dengan berdirinya lebih dari 25 ribu SPPG di seluruh Indonesia, sebagian besar diinisiasi oleh mitra atau yayasan di masyarakat,” ujarnya.
Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat di dapur SPPG dinilai menjadi langkah penting untuk memastikan standar keamanan dan kualitas makanan tetap terjaga.
Sony juga mendorong agar kegiatan bimbingan teknis serupa dapat diikuti seluruh unsur yang terlibat dalam proses pengolahan makanan di dapur SPPG, mulai dari tahap penerimaan bahan hingga pencucian peralatan.
“Perwakilan dari setiap tahapan kerja, mulai dari penerimaan bahan, penyiapan bahan, proses memasak, pemorsian, pendistribusian, hingga pencucian peralatan (ompreng), diharapkan dapat mengikuti pelatihan serupa sehingga seluruh proses penjamahan makanan dapat memenuhi standar higienitas dan sanitasi yang laik,” kata dia.
Pada kesempatan pembukaan di KPPG Cirebon, Deputi Bidang Penyaluran dan Penyediaan Badan Gizi Nasional, Brigjen (Purn) Suardi Samiran, menegaskan bahwa kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya.
“Kualitas makanan tidak hanya ditentukan oleh bahan yang digunakan, tetapi juga oleh cara pengolahan, penyimpanan, dan penyajiannya,” ujar Suardi.
Menurut dia, standar keamanan pangan harus diterapkan secara menyeluruh dalam setiap tahapan operasional dapur SPPG. Melalui kegiatan bimbingan teknis dan percepatan SLHS ini, pemerintah ingin memastikan seluruh petugas yang terlibat memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kesadaran yang memadai dalam menjalankan tugasnya di masing-masing SPPG.
Ia menambahkan bahwa percepatan penerbitan SLHS menjadi salah satu prioritas penting sebagai bentuk komitmen dan pertanggungjawaban SPPG dalam menyediakan makanan bergizi yang aman, higienis, dan memenuhi standar sanitasi.
Kegiatan ini juga dihadiri para kepala KPPG dari Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Sleman, Surabaya, dan Jember.
Para kepala KPPG menyampaikan apresiasi atas inisiatif penyelenggaraan bimbingan teknis tersebut dan menilai kegiatan ini sebagai langkah penting untuk memastikan Program MBG tidak hanya terpenuhi dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, keamanan, dan higienitas pangan.
Melalui bimbingan teknis ini, para penjamah makanan dan pengelola SPPG diharapkan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai standar keamanan pangan, termasuk prosedur yang harus dipenuhi dalam proses pengajuan dan penerbitan SLHS.
Sejumlah kepala KPPG daerah, seperti Surabaya, Bogor, Sleman, dan Jakarta, juga menekankan bahwa percepatan penerbitan SLHS merupakan langkah penting dalam menjamin keamanan pangan bagi penerima manfaat Program MBG. Sertifikat tersebut tidak hanya dipandang sebagai persyaratan administratif, tetapi juga harus diwujudkan dalam praktik operasional sehari-hari melalui penerapan standar higiene dan sanitasi yang konsisten di dapur SPPG.
Direktur Penyediaan dan Penyaluran Wilayah II Dr. Nurjaeni menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah awal dalam membangun mekanisme pendampingan dan pemantauan yang berkelanjutan terhadap operasional SPPG di berbagai daerah.
“Melalui koordinasi lintas pihak, diharapkan proses pengurusan SLHS tidak berhenti pada tahap pelatihan semata, tetapi dapat berlanjut hingga terbitnya sertifikat serta penerapan standar higiene sanitasi secara konsisten di lapangan,” kata Nurjaeni.
Menurut dia, pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkuat tata kelola operasional dapur SPPG, meningkatkan kualitas pengolahan makanan, serta memastikan Program Makan Bergizi Gratis benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat melalui penyediaan pangan yang aman, sehat, dan berkualitas.
