Month: January 2026
JATAM: Pencabutan Izin 28 Perusahaan di Sumatra Dinilai Sandiwara Politik dan Lindungi Penjahat Lingkungan
Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengumumkan pencabutan izin terhadap 28 perusahaan yang dinilai melanggar aturan pemanfaatan kawasan hutan dan berkontribusi terhadap banjir serta tanah longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dari total tersebut, 22 perusahaan merupakan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) hutan alam dan hutan tanaman dengan luas mencapai 1.010.592
Hidup Tak Kunjung Pulih, Cerita Warga Tukka Menghadapi Dampak Banjir Sumatra
Tim Greenpeace Indonesia mengikuti perjalanan Delima Silalahi dalam menyalurkan bantuan bagi korban banjir bandang dan longsor di Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Lebih dari sebulan setelah bencana besar yang melanda wilayah Sumatera pada akhir November 2025, kehidupan warga masih jauh dari pulih. Akses terhadap air bersih dan pangan menjadi persoalan paling mendesak yang
Greenpeace Soroti Pencabutan Izin 28 Perusahaan Usai Banjir Besar di Sumatera
Greenpeace Indonesia merespons keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mencabut izin 28 perusahaan menyusul bencana banjir besar dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Keputusan tersebut diumumkan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan mencakup pencabutan 22 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) serta enam izin perusahaan tambang, perkebunan, dan perizinan berusaha pemanfaatan hasil hutan kayu (PBPHHK)
Ketika Pertumbuhan Tak Berarti Kesejahteraan: Saatnya Membuka Peluang Kerja Global
Status Indonesia sebagai negara berpendapatan menengah atas atau Upper Middle Income Country (UMIC) kembali menjadi sorotan setelah Bank Dunia memperbarui standar garis kesejahteraan global. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia menetapkan batas kesejahteraan untuk negara UMIC sebesar 8,30 dolar AS per orang per hari berdasarkan purchasing power parity (PPP). Dengan standar tersebut, sekitar dua pertiga penduduk
Buntut Kecelakaan Pesawat ATR 45-500 di Bulusaraung, Pengamat: Keluarga Korban Wajib Dapat Kepastian Hukum
Buntut kecelakaan pesawat ATR 45-500 yang jatuh di kawasan Pegunungan Bulusaraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, menuai sorotan dari pengamat hukum penerbangan. Insiden tragis yang terjadi pada Sabtu, 17 Januari 2026 tersebut kembali membuat dunia penerbangan Indonesia berduka. Pesawat ATR 45-500 dengan registrasi PK-THT dilaporkan mengalami kecelakaan saat melintas di wilayah pegunungan Bulusaraung. Dalam peristiwa tersebut,
Husein Ibrahim Keberatan Ada Pihak Intervensi dalam Perlawanan Perkara Tanah yang Sudah Inkracht dan Dimenangkannya
Husein Ibrahim menyatakan keberatan atas munculnya pihak yang melakukan intervensi dalam perlawanan perkara tanah yang telah dimenangkannya dan berkekuatan hukum tetap. Husein Ibrahim merupakan pemenang dalam Perkara Nomor 401/Pdt.G/2009/PN.Bks Jo. Nomor 410/Pdt/2011/PT.Bdg Jo. Nomor 2867 K/Pdt/2012 Jo. 40 PK/Pdt/2019 Jo. Nomor 17/Pdt.G/2024/PN.Bks Jo. Nomor 647/PDT/2024/PT.BDG Jo. Nomor 2322 K/Pdt/2025 atas objek tanah yang beralamat di
Jetty PT Sambaki di Halmahera Timur Dibongkar, Koalisi Warga Nilai Proyek Sejak Awal Langgar Hukum
Pembongkaran Terminal Khusus (Tersus) atau jetty milik perusahaan tambang nikel PT Sambaki Tambang Sentosa (PT STS) di pesisir Dusun Memeli, Desa Pekaulang, Kecamatan Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, pada akhir Desember 2025 dinilai menegaskan bahwa proyek tersebut sejak awal bermasalah secara hukum. Koalisi warga dan organisasi masyarakat sipil menilai seluruh proses pembangunan jetty dilakukan tanpa
Kasus Pajak PT Wanatiara Persada Harus Diusut sebagai Kejahatan Korporasi
Penetapan lima tersangka dalam perkara dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai belum menyentuh akar persoalan. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai perkara tersebut tidak dapat dipahami semata sebagai kejahatan individu, melainkan harus diusut sebagai kejahatan korporasi yang melibatkan PT Wanatiara Persada sebagai penerima manfaat
RUU Masyarakat Adat Mandek 16 Tahun, Konflik Agraria dan Bencana Ekologis Terus Membayangi
Selama 16 tahun terakhir, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) tak kunjung disahkan. Kebuntuan legislasi tersebut terjadi di tengah meningkatnya konflik agraria, kriminalisasi, serta perampasan wilayah adat yang dialami komunitas masyarakat adat di berbagai daerah, seiring masifnya ekspansi industri ekstraktif, perkebunan skala besar, dan proyek pembangunan nasional. Ketiadaan payung hukum yang komprehensif membuat posisi masyarakat
Amnesty Desak Negara Ungkap Pelaku Teror terhadap Aktivis BEM UI
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas rangkaian teror yang menimpa sejumlah aktivis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Teror tersebut dinilai mengancam kebebasan berekspresi dan ruang demokrasi di lingkungan kampus. “Teror ke para aktivis BEM itu mengancam kebebasan di kampus, termasuk meredam potensi