Membongkar Figur Nayib Bukele: Antara Reformis Populer dan “Diktator Nyentrik”
Jakarta, Gatranews.id – El Salvador kini berada dalam sorotan dunia berkat sosok presiden mudanya, Nayib Bukele. Dengan gaya komunikasinya yang blak-blakan, penggunaan media sosial yang canggih, dan pendekatan ekstrem terhadap kejahatan, Bukele menyebut dirinya sebagai “The World’s Coolest Dictator” — diktator terkeren di dunia. Julukan itu terdengar nyeleneh, namun menyimpan realitas yang tak bisa diabaikan: El Salvador kini berada di persimpangan antara kemajuan dan kekuasaan absolut.
Penjara Super Maksimum dan Strategi Tangan Besi
Langkah Bukele paling kontroversial datang lewat pembangunan Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) — penjara terbesar di dunia yang dirancang untuk menampung hingga 40.000 narapidana, mayoritasnya dituduh sebagai anggota geng kriminal seperti MS-13 dan Barrio 18.
Tayangan video dari penjara ini menunjukkan ribuan tahanan pria bertelanjang dada, kepala tertunduk, tangan diborgol, dan dijejerkan dalam posisi jongkok tanpa ruang gerak — gambaran yang mengerikan, namun bagi sebagian rakyat El Salvador, inilah “keadilan” yang telah lama dinanti.
Bukele mengklaim pendekatan kerasnya telah menurunkan angka pembunuhan secara signifikan, bahkan menjadikan El Salvador sebagai salah satu negara paling aman di Amerika Latin. Namun, keberhasilan ini dibayar mahal dengan penangkapan massal tanpa pengadilan, laporan penyiksaan, dan pembatasan akses bantuan hukum terhadap para tersangka.
Dibantu dan Didukung Amerika Serikat?
Sedikit yang menyadari bahwa langkah Bukele tidak terjadi dalam ruang hampa. Amerika Serikat, khususnya di era pemerintahan Trump, memiliki peran dalam memperkuat tangan Bukele. AS memindahkan ribuan tahanan dari penjara imigrasi ke El Salvador, termasuk mereka yang tidak memiliki catatan kriminal. Sebagai imbalannya, pemerintah Bukele mendapat bantuan finansial dan kerja sama keamanan.
Lebih dari itu, sejarah panjang hubungan El Salvador dan AS menunjukkan bahwa intervensi luar negeri turut membentuk kondisi negara tersebut hari ini. Dukungan AS terhadap rezim militer sayap kanan di masa lalu, disertai kebijakan neoliberal yang menindas kelas pekerja, telah memicu gelombang migrasi massal dan melemahkan sistem demokrasi lokal.
Konsolidasi Kekuasaan: Demokrasi dalam Bahaya
Meski mengklaim mewakili rakyat, langkah-langkah Bukele dalam mengonsolidasikan kekuasaan menimbulkan kekhawatiran mendalam. Pada 2021, ia merekayasa penggantian hakim Mahkamah Agung dan Jaksa Agung, serta membuka jalan bagi pencalonan kembali dirinya untuk masa jabatan kedua — yang sebelumnya dilarang konstitusi.
Pemilu 2024 menempatkannya sebagai pemenang telak dengan lebih dari 85 persen suara, angka yang mencerminkan popularitasnya tetapi juga menimbulkan tanya: sejauh mana pemilu tersebut bebas dan adil? Di sisi lain, media independen ditekan, jurnalis dikriminalisasi, dan suara-suara oposisi dibungkam secara sistematis.
Dibalik Citra Modern dan Gaya Populer
Bukele berhasil membangun citra sebagai pemimpin muda, berjiwa digital, dan anti-kemapanan. Ia aktif di Twitter (sekarang X), berbicara langsung kepada publik tanpa perantara media, dan kerap menggunakan meme atau sarkasme dalam menyampaikan kebijakan.
Namun di balik citra “cool” tersebut, ada praktik yang mengingatkan pada otoritarianisme klasik: pemerintahan yang tidak transparan, akuntabilitas yang rendah, dan pelanggaran sistematis terhadap hak asasi manusia. Human Rights Watch, Amnesty International, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyuarakan keprihatinan terhadap pendekatan Bukele, terutama dalam hal penahanan sewenang-wenang dan kekerasan aparat.
Bagi sebagian besar rakyat El Salvador yang selama bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang kekerasan geng, kebijakan Bukele membawa rasa aman yang belum pernah mereka rasakan. Namun bagi para pengamat demokrasi dan HAM, Bukele adalah contoh bagaimana populisme bisa bertransformasi menjadi otoritarianisme, ketika kekuasaan terlalu terpusat dan tidak ada lagi ruang bagi kritik.
Mungkin benar bahwa Nayib Bukele telah menciptakan “model baru” pemerintahan di Amerika Latin — satu yang memadukan teknokrasi digital dengan tangan besi otoriter. Tapi pertanyaannya kini: apakah model ini akan membawa El Salvador menuju masa depan yang berkelanjutan, atau justru mengulang siklus represi yang pernah dialami generasi sebelumnya?
