Dukung Perda KTR, ASITA Minta Pemerintah Libatkan Pelaku Wisata

Jakarta, Gatranews.id – Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) menyatakan dukungannya terhadap Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) di tempat hiburan malam (THM) di DKI Jakarta. Namun, ASITA meminta pemerintah juga memikirkan solusi agar sektor pariwisata tidak terdampak negatif.

Ketua Umum ASITA, Nunung Rusmiati menegaskan bahwa pada prinsipnya ASITA selalu mendukung kebijakan pemerintah.

“Semua keputusan pemerintah atau Perda, saya selalu mendukung. Karena itu sudah dipikirkan dan dikaji,” kata Nunung dihubungi, Senin (14/4).

Nunung menilai aturan soal kawasan tanpa rokok bukan hal baru. Isu ini, menurutnya, sudah dibahas sejak dua dekade lalu.

“Waktu saya masih belajar di sekolah pariwisata, isu ini sudah ada. Jadi tidak kaget. Tapi tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan,” ujarnya.

Meski mendukung, Nunung menilai pentingnya pendekatan yang bijak terhadap kebijakan ini. 

“Saya di tengah-tengah. Saya bukan perokok, tapi kadang tidak terganggu. Ada yang sangat terganggu. Jadi semua demi kesehatan dan kebersihan,” kata dia.

Sepakat dengan PHRI

Menanggapi kekhawatiran Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) yang menyebut Perda KTR bisa mematikan THM, ASITA menyatakan sepakat. Namun, kata Nunung, perubahan tetap harus dilakukan.

“PHRI dan ASITA itu selalu saling dukung. Tapi memang, restoran yang punya smoking area biasanya ramai. Seperti Starbucks yang smoking area-nya di luar, itu justru penuh,” ucapnya

“Tapi apakah kita tidak bisa berubah? Demi kesehatan, kenapa tidak?”

Menurut Nunung, kebijakan ini tidak boleh sekadar melarang tanpa solusi. Harus ada win-win solution.

“Jangan sampai THM tutup karena aturan ini. Peraturan harus jalan, tapi usaha juga harus tetap hidup,” tegasnya.

Ia juga menyayangkan belum adanya pelibatan ASITA dalam diskusi perancangan Perda tersebut.

“Kami belum dilibatkan. Padahal anggota ASITA ada lebih dari 8.000. Ini menyangkut pariwisata secara luas,” kata Nunung.

ASITA, lanjutnya, akan meminta audiensi dengan DPRD DKI Jakarta. Tujuannya, agar kebijakan bisa dibahas bersama sebelum diterapkan.

“Kami menjual paket lengkap: hotel, tiket pesawat, kapal, kereta, restoran. Ini menyangkut banyak sektor. Wisatawan mancanegara juga banyak yang merokok. Jangan sampai peraturan jadi kendala dalam arti negatif,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa ASITA tetap mendukung aturan, namun harus ada jalan tengah.

“Kami ingin agar saat aturan diberlakukan nanti, semuanya bisa berjalan dengan mulus,” kata Nunung.