Indonesia Diminta Kritisi Gencatan Senjata Lantaran Jadi Taktik Trump-Netanyanhu Usir Warga Gaza
Jakarta, Gatranews.id – Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana, meminta pemerintah Indonesia untuk mengkritisi pelaksanaan gencatan senjata antara Palestina dan Israel.
Menurutnya, gencatan senjata ini bisa menjadi alat bagi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk memuluskan agenda Israel dalam menguasai wilayah Palestina secara keseluruhan.
Hikmahanto menegaskan bahwa konflik Palestina-Israel pada dasarnya adalah persoalan perebutan tanah.
“Tanah yang seharusnya menjadi milik rakyat Palestina, diokupasi dan diduduki oleh Israel,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa gencatan senjata ini berpotensi dimanfaatkan Israel untuk melakukan genosida terhadap etnis Palestina dan menguasai Gaza secara halus. Apalagi, ada upaya dari Donald Trump untuk merelokasi pengungsi Gaza ke negara-negara seperti Indonesia, Yordania, dan Mesir selama proses rekonstruksi pasca perang.
Hikmahanto mencurigai adanya kesepakatan terselubung antara Donald Trump dan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
“Ketika semua sandera Israel sudah dibebaskan, maka semua petinggi dan pengikut Hamas harus dihabisi, serta Gaza harus dikuasai Israel dengan merelokasi rakyat Palestina,” tegasnya.
Ia juga mengkritik pelanggaran gencatan senjata yang terus dilakukan Israel, dengan masih adanya pembunuhan terhadap warga Palestina setiap harinya.
Di sisi lain, Hikmahanto berharap Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dapat memanfaatkan situasi ini untuk memainkan peran aktif dalam mendukung kemerdekaan Palestina.
“Inilah kesempatan bagi Indonesia untuk melakukan hal terdepan, seperti meningkatkan kehadiran pasukan kesehatan, mendapatkan mandat PBB untuk misi perdamaian, dan mendorong solusi dua negara,” ujarnya.
Perubahan Narasi dalam Pembelaan Palestina
Ketua Pusat Solidaritas Palestina DPP Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia, Tengku Zulkifli Usman, menyoroti perlunya perubahan narasi dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Menurutnya, selama ini pembelaan terhadap Palestina hanya sebatas bantuan kemanusiaan dan donasi, tanpa menyentuh substansi masalah.
“Solidaritas untuk Palestina seringkali hanya menjadi komoditas politik untuk mencari suara elektoral,” ujarnya.
Zulkifli berharap pemerintahan Prabowo Subianto dapat lebih fokus pada pendekatan geopolitik global dalam menyelesaikan konflik Palestina.
“Penyelesaian masalah Palestina tidak akan ada solusi selamanya kecuali dengan pendekatan geopolitik global,” tegasnya.
Ia juga mendorong agar Indonesia terus konsisten dalam mendukung kemerdekaan Palestina, tanpa terjebak dalam upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.
Aktivis Palestina, Muhammad Husein Gaza, mengkhawatirkan adanya gelombang besar normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel pasca gencatan senjata.
“Saya khawatir gencatan senjata di Gaza adalah bagian dari upaya normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel,” katanya.
Ia berharap Indonesia tetap konsisten dalam komitmennya mendukung Palestina, tanpa ikut dalam upaya normalisasi tersebut.