Kemenkop Resmi Bentuk Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah

Jakarta, Gatranews.id – Kementerian Koperasi (Kemenkop) telah resmi membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk menangani sejumlah koperasi bermasalah yang ada di Indonesia. Satgas ini diberi nama Satgas Revitalisasi Koperasi Bermasalah.

“Satgas ini akan langsung bekerja,” ucap Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi, dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (25/1).

Budi Arie menjelaskan, Satgas tersebut melibatkan berbagai unsur lembaga. Mulai dari Kejaksaan, Kepolisian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

“Ini bertujuan merevitalisasi koperasi bermasalah. Keterlibatan berbagai stakeholders ditujukan untuk memperbaiki atau merevitalisasi suatu koperasi.  Misalnya, PPATK dalam hal penelusuran aset koperasi,” ucapnya.

Disebutkan, ruang lingkup Satgas sebagai Tim Ad Hoc antarkementerian/lembaga terkait untuk mengoordinasikan langkah-langkah penanganan koperasi bermasalah. Tujuan utamanya yakni pembayaran simpanan para anggota koperasi.

“Juga, upaya untuk menyehatkan kembali lembaga koperasinya dengan salah satu indikator utamanya adalah adanya pelaksanaan RAT untuk membahas keberlangsungan usaha koperasi,” ujar Budi Arie.

Menurutnya, anggota Satgas melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga terkait.

“Dan Satgas berupaya untuk mengawal putusan homologasi pascapenundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU,” jelasnya.

8 Koperasi Dalam Pengawasan Satgas

Saat ini, lanjut Budi Arie, ada delapan koperasi sedang dalam pengawasan. Antara lain, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Indosurya, Koperasi Jasa Berkah Wahana Sentosa, KSP Sejahtera Bersama, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, KSP Timur Pratama Indonesia, dan KSP Lima Garuda.

Selain merevitalisasi 8 koperasi tersebut, tugas dari Satgas juga menangani koperasi-koperasi bermasalah lainnya di daerah. Sehingga, perlu koordinasi dengan Dinas koperasi provinsi/kab/kota.

“Selain itu strategi penggabungan atau merger antarkoperasi juga akan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya koperasi bermasalah dan meningkatkan skala keekonomian koperasi,” ungkapnya.

Bagi Budi Arie, keberadaan Satgas juga untuk memastikan koperasi dapat kembali beroperasi dengan normal dan transparan. Sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi anggotanya.

“Sebagai contoh, saat ini masih ada aset koperasi yang masih menjadi obyek sita pihak yang berwajib,” kata Budi Arie.

Seiring berjalannya waktu, dua koperasi dapat keluar dari masa kritis, yaitu KSP Intidana dan KSP Sejahtera Bersama. Kedua koperasi tersebut telah melaksanakan kewajiban melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai forum tertinggi untuk mengakomodir kepentingan anggota. Diharapkan, berangsur-angsur dapat menjalankan usaha.

Untuk enam koperasi lainnya, Satgas akan senantiasa memantau dan mendampingi proses PKPU/homologasi yang masih berlangsung hingga akhir tahun 2025, maupun di tahun 2026.

“Tentunya, dengan memprioritaskan asset based resolution (resolusi aset) dan mendorong aparat penegak hukum mendahulukan proses homologasi (perdata) dengan mengedepankan asas ultimum remedium,” jelasnya.

“Negara hadir untuk melindungi rakyat. Kemenkop berusaha untuk melindungi anggota koperasi dari praktik-praktik yg tidak bertanggung jawab. Kami berharap marwah dan kepercayaan masyarakat meningkat,” ucap Budi Arie.