MTI Desak Presiden dan Menteri Perhubungan Atasi Darurat Keselamatan Transportasi Darat

Jakarta, Gatranews.id – Kecelakaan transportasi darat yang melibatkan bus pariwisata dan truk terus menjadi momok bagi keselamatan masyarakat Indonesia.
Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) menyatakan kondisi ini telah mencapai tahap darurat yang tak bisa dibiarkan berlarut-larut.
MTI mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Perhubungan untuk segera mengambil langkah nyata dan terukur guna mengatasi persoalan keselamatan transportasi darat yang semakin memprihatinkan.
Menteri Perhubungan Diminta Bertindak Cepat
Agus Pambagio, anggota Dewan Pakar MTI, menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan, dalam menekan angka kecelakaan yang terus meningkat.
“Menteri Perhubungan tidak bisa hanya diam. Langkah konkret harus segera diambil untuk menghentikan kecelakaan yang terus terjadi,” ujar Agus.
Ia menekankan, upaya perbaikan tidak cukup hanya berupa imbauan, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan strategis yang berdampak langsung pada keselamatan.
ODOL Masih Jadi Ancaman Utama
Salah satu persoalan besar yang disorot adalah keberadaan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL). Meskipun populasinya tercatat masih di bawah 5%, dampaknya terhadap keselamatan, infrastruktur, dan ekonomi sangat signifikan.
“Kalau sekarang saja angka kecelakaan tinggi, bagaimana nanti jika pertumbuhan ekonomi mencapai 8%? Mau sebesar apa lagi kerugian yang kita tanggung?” kata Damantoro, Ketua Umum MTI.
Ia menambahkan, negara-negara lain dengan pertumbuhan ekonomi tinggi mampu mengatasi masalah ODOL melalui regulasi tegas dan komitmen lintas kementerian.
Damantoro mendesak Presiden Prabowo untuk memimpin langsung upaya nasional dalam memperbaiki sistem keselamatan transportasi darat secara menyeluruh.
Menurutnya, keselamatan transportasi yang baik dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih besar sehingga pemerintah memiliki anggaran lebih untuk mendukung program kesejahteraan masyarakat.
Pemilik Kendaraan dan Pengusaha Juga Harus Bertanggung Jawab
Selama ini, pengemudi kendaraan sering kali menjadi satu-satunya pihak yang disalahkan dalam kasus kecelakaan akibat ODOL.
Padahal, menurut Djoko Setijowarno, Ketua Bidang Pengembangan dan Penelitian Wilayah MTI, tanggung jawab keselamatan di jalan raya juga berada di pundak pemilik kendaraan, perusahaan angkutan, hingga pemilik barang.
“Sistem ini harus diubah. Semua pihak harus bertanggung jawab dalam menjamin keselamatan di jalan raya,” tegasnya.
Kepedulian Pemerintah Dinilai Lemah
Darmaningtyas, Dewan Penasehat MTI sekaligus Ketua Instran, menyatakan keprihatinannya atas lemahnya pengawasan dan penerapan regulasi transportasi darat di Indonesia.
“Kecelakaan truk dan bus wisata terus terjadi, tetapi pemerintah terlihat tidak memberikan perhatian serius. Jangan biarkan kondisi ini hanya diratapi. Harus ada solusi konkret,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah untuk segera meningkatkan pengawasan dan memastikan aturan keselamatan dilaksanakan secara konsisten.
Keselamatan Transportasi Sebagai Prioritas Nasional
MTI menegaskan bahwa keselamatan transportasi darat harus menjadi prioritas nasional. Presiden diminta untuk memimpin rapat kabinet darurat yang melibatkan Menko Infrastruktur, Menko Perekonomian, Menteri Perhubungan, Menteri Perindustrian, Menteri Keuangan, Menteri BUMN, POLRI, dan lembaga terkait lainnya.
“Tanpa langkah tegas dan sistemik, keselamatan transportasi darat akan terus menelan lebih banyak korban dan menimbulkan kerugian besar, yang pada akhirnya menjadi hambatan utama pertumbuhan ekonomi,” ujar Damantoro.
MTI menyerukan pemerintah untuk segera bertindak demi menyelamatkan nyawa dan masa depan bangsa.
“Tuntas. Tidak ada kompromi lagi,” pungkasnya.