Lembaga Demografi FEB UI Dorong Penguatan Statistik Hayati untuk Pembangunan Berkelanjutan

Jakarta, Gatranews.id – Dalam upaya mendukung pembangunan berkelanjutan, Lembaga Demografi FEB UI bekerja sama dengan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas RI menggelar Dialog Kebijakan bertajuk “Penguatan Statistik Hayati Indonesia: Kolaborasi dan Strategi Kebijakan untuk Pembangunan Berkelanjutan”.

Acara yang berlangsung di The Westin Jakarta ini menghadirkan pemangku kepentingan lintas sektor, termasuk kementerian, lembaga pemerintah, akademisi, dan organisasi internasional.

Statistik hayati, yang mencakup data kelahiran, kematian, perkawinan, dan peristiwa lainnya, menjadi fondasi penting dalam perencanaan pembangunan.

Forum ini membahas berbagai tantangan dan strategi penguatan sistem statistik hayati untuk mendukung pencapaian target pembangunan berkelanjutan.

Teknologi dan Pendanaan Jadi Fokus Utama

Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas RI, Dr. Muhammad Cholifihani, menekankan pentingnya pengembangan sistem teknologi informasi yang aman untuk memastikan akurasi data kependudukan sekaligus melindungi kerahasiaan informasi.

Sementara itu, Dr. Om Prakash Bera, Regional Advisor untuk Civil Registration and Vital Statistic (CRVS), menyoroti perlunya mekanisme pendanaan berkelanjutan. “Pendanaan yang jelas dan berkelanjutan sangat penting, mengingat manfaat sistem CRVS melibatkan berbagai sektor pemerintahan,” ungkapnya.

Tantangan di Daerah 3T

Tantangan pencatatan statistik hayati di wilayah terpencil menjadi perhatian serius. Alfina Fasriani, Senior Statistician dari BPS, menyebut pencatatan kelahiran dan kematian di daerah seperti NTT dan Papua masih terhambat oleh kondisi geografis. Hal serupa disampaikan Direktur PIAK Kemendagri, Handayani Ningrum, yang menggarisbawahi keterbatasan sumber daya di daerah 3T sebagai kendala utama.

Integrasi Data untuk Efisiensi

Koordinasi antarinstansi menjadi isu penting dalam penguatan pencatatan perkawinan dan perceraian. Drs. Akhmad Sudirman Tavipiyono dari Ditjen Dukcapil menjelaskan bahwa pencatatan data sering dilakukan secara terpisah, menimbulkan perbedaan data.

“Kami tengah mengembangkan integrasi otomatis dengan Dirjen Badilum dan Badilag untuk menciptakan satu data terpadu,” ujarnya.

Dukungan serupa datang dari Direktorat Bina Kepenghuluan Kementerian Agama yang menekankan pentingnya pencatatan akta nikah bagi pasangan suami istri, termasuk mereka yang menikah secara adat.

Selain itu, inovasi seperti E-Court dan akta cerai elektronik diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat terhadap dokumen hukum.

Inspirasi dari Inovasi Daerah

Inovasi daerah menjadi sorotan dalam dialog ini. Kabupaten Padang Pariaman, misalnya, telah mengembangkan aplikasi E-Life untuk mencatat kelahiran, kematian, perkawinan, dan perceraian secara terintegrasi. Aplikasi ini melibatkan rumah sakit, bidan desa, KUA, dan pengadilan agama, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor Disdukcapil.

Kota Bandung juga memperkenalkan aplikasi SALAMAN Plus yang terintegrasi dengan layanan pencatatan stunting melalui E-Penting. Selain itu, program Gerai Layanan Istimewa (GEULIS) memberikan kemudahan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan di pusat-pusat keramaian.

Kepala Bappeda Kota Medan, Benny Iskandar, mengusulkan agar pemerintah pusat mengadopsi inovasi-inovasi daerah seperti ini untuk diterapkan secara nasional.

“Regulasi nasional yang mendukung inovasi daerah sangat penting untuk keberlanjutan program,” katanya.

Dialog ini menegaskan bahwa penguatan statistik hayati membutuhkan sinergi lintas sektor, inovasi di tingkat daerah, serta dukungan regulasi dan pendanaan yang berkelanjutan.

Dengan kolaborasi ini, Indonesia diharapkan mampu mencapai target pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang.