Ahmad Ali Mulai Tebar Serangan Fajar Demi Ambisi Gubernur dan Bisnis Tambang

Jakarta, Gatranews.id – Calon Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Ahmad Ali kembali menjadi sorotan tajam akibat diduga melakukan praktik politik uang yang dilakukan untuk meraih dukungan rakyat. Tindakan ini dinilai mencederai nilai-nilai demokrasi dan hanya berfokus pada ambisi pribadi, khususnya melanggengkan kepentingan bisnis tambangnya.

Pengamat Politik UIN Alauddin Makassar, Febriyanto Syam, menyebut praktik kotor seperti ini merusak tatanan demokrasi di Sulawesi Tengah. Ia menegaskan bahwa cara ini menjadikan Pilkada sebagai ajang transaksi suara, yang membuat hubungan pemimpin dan rakyat menjadi berjarak.

“Ini masalah serius bagi demokrasi. Pemimpin yang terpilih dengan cara ini tidak akan memiliki legitimasi moral di mata rakyat,” ujar Febriyanto dalam keterangan tertulisnya, Jumat (22/11/2024).

Ahmad Ali disebut berada di bawah tekanan besar akibat modal kampanye yang teramat besar. Ambisinya untuk memenangkan Pilgub diduga bertujuan untuk memperkuat bisnis tambangnya di Morowali, yang membutuhkan dukungan kebijakan pemerintah provinsi.

Dalam situasi ini, Ahmad Ali diduga gencar melakukan pembagian uang dan sembako kepada rakyat. Praktik serangan fajar ini menandakan bahwa partisipasi politik masyarakat tidak lagi murni, melainkan diarahkan melalui kapitalisasi politik.

“Partisipasi politik di Sulawesi Tengah sudah dikotori oleh gerakan mengkapitalisasi Pilkada,” tegas Febriyanto.

Praktik politik uang semacam ini sebenarnya melanggar Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Pasal tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa siapa pun yang memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi pemilih, dapat dipidana hingga 72 bulan dan dikenakan denda hingga Rp 1 miliar.

Tidak hanya pemberi, pemilih yang menerima imbalan juga dapat dikenakan sanksi serupa. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang diduga dilakukan Ahmad Ali tidak hanya merusak demokrasi, tetapi juga menjerumuskan rakyat ke dalam tindakan melanggar hukum.

Ahmad Ali dinilai tidak akan mampu memprioritaskan kepentingan rakyat jika terpilih. Hal ini karena suara yang diperoleh melalui politik uang cenderung mengubah orientasi pemimpin dari melayani rakyat menjadi melayani kepentingan pribadi dan kelompok tertentu.

Praktik seperti ini menandakan bahwa Ahmad Ali hanya fokus pada ambisi pribadinya, bukan pada kesejahteraan rakyat Sulawesi Tengah. Dengan cara seperti ini, masa depan rakyat akan dipertaruhkan untuk kepentingan jangka pendek seorang pemimpin.