Polemik Gelar Doktor Bahlil, Deolipa Soroti Dugaan Penyimpangan Akademik SKSG UI
Jakarta, Gatranews.id – Polemik mengenai penangguhan gelar doktor Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, di Sekolah Kajian Strategik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia (UI) memicu perhatian publik. Praktisi hukum sekaligus alumni UI, Deolipa Yumara, menilai ada indikasi praktik jual beli gelar akademik yang melibatkan oknum di SKSG UI.
“Bagaimana mungkin seseorang bisa dengan mudah meraih gelar doktor? Jika ini terus terjadi, kepercayaan terhadap kualitas akademik UI akan terguncang,” ujar Deolipa saat ditemui di Kampus UI, Depok, Jumat (15/11).
Deolipa mengkritik adanya kesenjangan besar antara program reguler di UI dengan program multidisipliner seperti SKSG. Menurutnya, mahasiswa di program reguler harus menghadapi proses yang sangat ketat untuk menyelesaikan studi pascasarjana, baik jenjang S2 maupun S3. Namun, kondisi berbeda terlihat di SKSG.
“Ada pejabat dan praktisi yang tanpa jenjang pendidikan S1 di UI bisa masuk ke program doktor ini dengan alasan pengalaman kerja. Sementara di fakultas lain, mahasiswa harus berjuang keras untuk lulus,” tambah Deolipa.
Ia juga menduga adanya kolusi antara pihak akademisi dengan peserta program SKSG yang berasal dari kalangan pejabat atau orang berpengaruh. Kolusi ini, menurutnya, menciptakan celah untuk mempermudah kelulusan tanpa melalui standar akademik yang ketat.
Sebagai salah satu alumni UI, Deolipa mendesak adanya tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini, termasuk pimpinan SKSG dan promotor disertasi Bahlil.
“Promotor utama yang merupakan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi (FIA) dan kopromotor dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI harus diperiksa secara etik. Jika terbukti melanggar, mereka sebaiknya mundur demi menjaga kredibilitas UI,” tegasnya.
Selain itu, ia mendukung langkah UI yang telah menangguhkan gelar doktor Bahlil dan membekukan program SKSG sementara waktu. Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk tanggung jawab akademik UI terhadap masyarakat.
Program SKSG UI, yang awalnya dirancang sebagai program multidisipliner untuk praktisi, dianggap telah disalahgunakan. Sejak berdiri pada tahun 2016, program ini dinilai lebih eksklusif dibandingkan program pascasarjana reguler di fakultas lain di UI.
“SKSG seolah menjadi pintu masuk bagi pejabat atau praktisi dengan jadwal padat untuk mengejar gelar doktor dengan waktu yang jauh lebih singkat. Bagaimana mungkin seorang menteri dengan kesibukan luar biasa dapat menyelesaikan program doktor dalam waktu hanya satu tahun delapan bulan?” tanyanya.
Deolipa juga menyoroti dugaan adanya pelanggaran proses akademik, termasuk tidak dilakukannya tes potensi akademik (TPA) dan bahasa Inggris sebagai syarat masuk.
Ia menegaskan bahwa kasus ini tidak hanya mencoreng nama baik Bahlil, tetapi juga merusak reputasi UI sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia. Oleh karena itu, alumni UI akan terus mendorong transparansi dan penegakan kode etik akademik agar tidak ada lagi penyimpangan serupa di masa depan.
“Kami ingin memastikan bahwa kualitas akademik UI tetap terjaga. Jika ada pelanggaran, semua pihak yang terlibat, termasuk direktur SKSG, harus bertanggung jawab,” tegasnya.
Langkah UI dalam menangguhkan program SKSG dan gelar doktor Bahlil disebut sebagai awal yang baik untuk mengembalikan integritas akademik universitas. Namun, alumni meminta agar investigasi lebih mendalam dilakukan untuk mengungkap seluruh dugaan penyimpangan di program tersebut.