Dugaan Ketidaknetralan Oknum Polri di Pilkada Sulut,Tim Pembela Demokrasi Desak Tindakan Tegas
Manado, Gatranews.id – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dijadwalkan pada 27 November 2024, suasana di Sulawesi Utara memanas akibat dugaan intimidasi dan ketidaknetralan aparat keamanan. Beberapa anggota Polri dan TNI diduga mendukung salah satu pasangan calon gubernur, yakni pasangan dengan nomor urut 1, Yulius Silvanus Lumba Komaling (YSLK).
Tim Pembela Demokrasi Indonesia di Sulawesi Utara telah mengajukan laporan resmi terkait kondisi ini. Dalam pernyataan tertulisnya, Novie N. Kolinug, SH, sebagai perwakilan Tim Pembela Demokrasi Indonesia, menyatakan bahwa terdapat dugaan keterlibatan sejumlah oknum di jajaran Polda Sulawesi Utara, Polres, dan Polsek dalam tindakan intimidasi terhadap masyarakat dan pejabat lokal.
“Kami mendapatkan laporan dari masyarakat terkait adanya intimidasi oleh sejumlah oknum kepolisian. Banyak pejabat daerah yang dipanggil dengan alasan penyalahgunaan anggaran, yang kami duga bertujuan untuk memengaruhi dukungan mereka dalam Pilkada,” kata Kolinug.
Kolinug juga menyebut bahwa sejumlah pemuka agama, termasuk Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) Pdt. Hein Arina, turut dipanggil untuk diperiksa. Pemanggilan ini menimbulkan keresahan di kalangan pemuka agama dan masyarakat yang merasa tindakan tersebut mengandung unsur politis.
“Para pemimpin agama turut dipanggil menjelang pemilihan, hal ini sangat meresahkan dan dapat menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat,” ujar Kolinug.
Selain itu, beberapa warga melaporkan adanya intimidasi langsung dari oknum polisi di desa-desa. Oknum tersebut diduga melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan mendorong dukungan untuk calon tertentu.
“Diduga ada oknum kepolisian yang melakukan mobilisasi di desa-desa dan mengarahkan masyarakat untuk mendukung salah satu calon gubernur,” tambah Kolinug.
Laporan juga mengungkap adanya dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kegiatan pertambangan emas ilegal di wilayah Sulawesi Utara. Tim Pembela Demokrasi Indonesia menyatakan bahwa beberapa anggota TNI terlibat dalam kegiatan tambang ilegal tersebut dan menggunakan intimidasi untuk memengaruhi dukungan politik.
“Kami menemukan adanya oknum aparat keamanan di area pertambangan tanpa izin, yang mengarahkan dukungan dari para penambang dan pengusaha tambang untuk calon nomor urut 1,” jelas Kolinug.
Kolinug menegaskan bahwa tindakan para oknum ini dinilai mencederai integritas Polri serta bertentangan dengan arahan Kapolri dan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar aparat keamanan tetap netral dalam Pilkada.
“Tindakan oknum di Sulawesi Utara melanggar UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Polri, serta Instruksi Kapolri yang menggarisbawahi pentingnya netralitas dalam Pilkada,” jelasnya.
Menyikapi situasi tersebut, Kolinug meminta agar Komisi III DPR, Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan, Komnas HAM, dan Badan Pengawas Pemilu segera bertindak untuk memastikan jalannya Pilkada yang adil dan bebas intimidasi.
“Kami mendesak agar Kapolda Sulut dicopot jika tidak segera menegakkan netralitas Polri di wilayahnya,” tegas Kolinug.
Sebelumnya, Presiden Prabowo, dalam pidato di Kongres PAN pada Agustus lalu, mengingatkan pentingnya netralitas aparat keamanan dalam Pilkada.
“Tidak boleh ada campur tangan dalam Pilkada. Biarkan rakyat memilih sesuai keinginan mereka,” ujarnya di hadapan kader PAN.
Kapolri juga menyampaikan peringatan serupa pada akhir September, menegaskan bahwa setiap anggota Polri harus menjaga netralitas.
“Kami akan mengambil tindakan tegas bila ada anggota yang terbukti tidak netral,” tambah perwakilan Propam Polri.
Maka itu, Tim Pembela Demokrasi Indonesia berkomitmen untuk terus melakukan advokasi dan memantau setiap dugaan intimidasi di lapangan. Kolinug menegaskan bahwa setiap laporan dari masyarakat akan segera ditindaklanjuti melalui jalur hukum demi melindungi hak-hak demokrasi.
“Kami akan terus berjuang agar setiap hak demokrasi masyarakat tetap dihormati. Kami bersama rakyat untuk memastikan Pilkada ini berlangsung dengan jujur dan bebas dari intimidasi,” pungkasnya.