Sakti Wahyu Trenggono Jadi Kandidat Menteri, FPN Ragukan Janji Prabowo Kejar Koruptor Hingga Antartika

Jakarta, Gatranews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat sorotan tajam terkait komitmennya dalam memberantas korupsi. Dalam berbagai pidatonya, Prabowo menegaskan akan mengejar para pelaku korupsi bahkan hingga ke Antartika jika diperlukan.

“Kalau pun dia (koruptor) lari ke Antartika, aku kirim pasukan khusus untuk mencari mereka di Antartika,” ujar Prabowo dengan tegas dalam salah satu pidatonya menjelang Pilpres 2024. Pernyataan tersebut mendapat banyak perhatian publik, terutama karena Indonesia tengah menghadapi tantangan serius terkait korupsi, yang tercermin dari penurunan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) selama pemerintahan sebelumnya.

Namun, janji pemberantasan korupsi Prabowo tersebut kini diragukan oleh sejumlah pihak. Forum Pergerakan Nasional (FPN) mengungkapkan kekhawatiran terhadap komitmen Prabowo, mengingat beberapa tokoh yang diduga terlibat korupsi telah bertemu dengan Prabowo pasca-kemenangannya.

“Orang-orang yang terindikasi korupsi masih saja masuk dalam radar kabinet Prabowo. Kita melihat beberapa tokoh yang terkait dengan kasus besar, seperti Sugiono dalam kasus korupsi BTS, Airlangga Hartarto dalam kasus CPO, hingga Sakti Wahyu Trenggono dalam proyek fiktif di PT Telkom, hadir di Kartanegara,” ungkap Dos Santoso, Pimpinan Nasional FPN, saat aksinya unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

FPN menilai bahwa keberadaan nama-nama tersebut dalam lingkaran calon kabinet Prabowo membuat janji pemberantasan korupsi tampak hanya sekadar “lip service”. FPN juga mendesak agar Prabowo memilih menteri yang memiliki rekam jejak bersih dan tak terlibat kasus korupsi.

Janji Politik dan Ujian Integritas

Sebelumnya, Juru Bicara Prabowo, Dahnil Anshar Simanjuntak, mengatakan bahwa Prabowo menetapkan tiga syarat utama bagi calon anggota kabinetnya, yaitu integritas, kompetensi, dan loyalitas. “Bapak Prabowo sangat tegas soal ini. Semua calon pembantu presiden di kabinet harus punya rekam jejak bersih dari korupsi,” ujar Dahnil.

Namun, FPN masih meragukan apakah syarat tersebut benar-benar akan diterapkan dengan konsisten, mengingat sejumlah nama yang terkait dugaan korupsi masih dipertimbangkan masuk ke dalam kabinet.

“Kami berharap Prabowo konsisten dengan janji-janjinya. Jangan sampai orang-orang yang terlibat korupsi mendapatkan tempat di kabinet. Ini adalah ujian awal bagi komitmen Prabowo terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di Indonesia,” lanjut Dos Santoso.

Desakan untuk Tegas di Masa Transisi

FPN juga mengultimatum Prabowo untuk segera memperbaiki kinerja lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Mereka meminta presiden terpilih tersebut untuk menempatkan figur-figur yang kompeten dan tidak terlibat korupsi di posisi strategis lembaga-lembaga tersebut.

“Kami mendesak Presiden Prabowo untuk tegas dan segera memerintahkan KPK menangkap dan mengadili pelaku korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah, seperti Sakti Wahyu Trenggono yang diduga melakukan proyek fiktif di PT Telkom sejak tahun 2012,” tambah Dos.

Dengan semakin dekatnya masa transisi kepemimpinan, publik menantikan apakah Prabowo akan benar-benar merealisasikan janjinya untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Korupsi dianggap sebagai salah satu penghambat terbesar dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Tantangan di Tengah Harapan

Momentum perubahan ini memberikan harapan bagi masyarakat Indonesia untuk melihat perubahan nyata dalam penegakan hukum. Namun, janji besar Prabowo akan diuji melalui tindakannya dalam memilih sosok-sosok yang bersih dari korupsi dan berkomitmen pada reformasi hukum.

Prabowo diharapkan tidak hanya mengandalkan pidato berapi-api, tetapi juga melaksanakan langkah-langkah konkret dalam memberantas korupsi di pemerintahan. FPN dan berbagai elemen masyarakat akan terus mengawasi dan menuntut agar janji pemberantasan korupsi benar-benar terealisasi di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto.