FPN Sayangkan Tindakan Pemukulan saat Demo di Depan Kantor DPP Gerindra

Jakarta, Gatranews.id – Front Pergerakan Nasional (FPN) kembali menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra, Jakarta, Kamis (17/10/2024). Aksi tersebut merupakan lanjutan dari demonstrasi sebelumnya, di mana FPN menuntut pengusutan tuntas kasus dugaan korupsi di PT Telkom, yang turut menyeret nama Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono.

Dalam aksi tersebut, Pimpinan Nasional FPN, Dos Santoso, menyampaikan kekecewaan terhadap respons pihak Gerindra. Menurutnya, Partai Gerindra tidak menunjukkan sikap demokratis dalam menghadapi aksi dari masyarakat.

“Kami dari FPN sangat tersinggung dengan insiden pemukulan yang dilakukan oleh pengamanan Partai Gerindra. Aparat kepolisian tidak menggunakan kekerasan, namun justru keamanan Gerindra bertindak dengan cara-cara kekerasan seperti preman. Apakah ini cerminan kader Gerindra dalam menghadapi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi?” ujar Dos Santoso.

Lebih lanjut, ia menuding Partai Gerindra semakin menunjukkan sikap yang tidak persuasif dan tidak menanggapi tuntutan publik dengan baik. Surat yang mereka kirimkan terkait kasus ini, katanya, tidak pernah sampai kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

“Partai Gerindra tidak menanggapi surat kami. Surat tersebut tidak pernah disampaikan kepada Prabowo. Partai Gerindra tidak pantas menyandang gelar partai demokratis, tetapi lebih mirip menggunakan cara-cara preman,” tambah Dos.

Aksi demonstrasi yang diikuti oleh puluhan orang ini berjalan dengan ketatnya pengamanan dari pihak kepolisian. Meski sempat terjadi ketegangan antara massa FPN dan pengamanan internal Gerindra, aksi ini tetap berakhir tanpa insiden besar.

Hingga berita ini ditulis, pihak Partai Gerindra belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan yang disampaikan oleh FPN maupun insiden yang terjadi selama aksi tersebut.

Sebelumnya, FPN mengultimatum presiden terpilih Prabowo uSubianto ntuk segera memperbaiki kinerja lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan. Mereka meminta presiden terpilih tersebut untuk menempatkan figur-figur yang kompeten dan tidak terlibat korupsi di posisi strategis lembaga-lembaga tersebut.

“Kami mendesak Presiden Prabowo untuk tegas dan segera memerintahkan KPK menangkap dan mengadili pelaku korupsi yang merugikan negara triliunan rupiah, seperti Sakti Wahyu Trenggono yang diduga melakukan proyek fiktif di PT Telkom sejak tahun 2012,” tegas Dos Santoso.