Unjuk Rasa di DPP Gerindra, FPN Minta Prabowo Tak Masukan Sakti Wahyu Trenggono ke Dalam Kabinet

Jakarta, Gatranews.id – Ratusan massa yang tergabung dalam Front Pergerakan Nasional (FPN) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Gerindra di Jakarta, pada Kamis (19/9).

Aksi ini dipimpin langsung oleh Pimpinan Nasional FPN, Dos Santoso, yang mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengungkap dan menangkap para pelaku skandal proyek fiktif di PT Telkom, yang menurut FPN telah merugikan negara hingga triliunan rupiah.

FPN menyatakan bahwa Sakti Wahyu Trenggono, mantan pejabat tinggi di BUMN, sebagai aktor intelektual di balik korupsi yang terjadi di PT Telkom.

Menurut Dos Santoso, korupsi ini berlangsung secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) sejak 2012, dan telah melibatkan banyak pihak di lingkaran Telkom Group.

“Sekitar 70 persen pelaku utama atau aktor intelektual dari ratusan kasus korupsi di Telkom Group adalah Sakti Wahyu Trenggono bersama kroni-kroninya,” ujar Dos.

FPN juga menekankan bahwa mereka akan terus mengawasi jalannya pemerintahan Prabowo Subianto jika terpilih sebagai presiden.

Mereka berkomitmen untuk menjaga agar pemerintahan Prabowo tetap efektif dan fokus pada agenda pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu.

“Kami menolak keras jika Sakti Wahyu Trenggono dimasukkan dalam kabinet mendatang. Ia akan menjadi beban bagi upaya pemerintahan dalam memberantas korupsi,” tegasnya.

Lebih lanjut, FPN menekankan bahwa dugaan skandal proyek fiktif di PT Telkom telah menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan, baik dari segi material maupun imateril.

FPN berharap agar Presiden Prabowo setelah resmi dilantik dapat menindak dugaan kasus korupsi ini dengan tegas.

“Presiden Prabowo harus merespons aspirasi ini, guna terciptanya stabilitas pemerintahan yang clean government and good governance,” kata Dos Santoso.

Dalam aksi unjuk rasa ini, perwakilan Partai Gerindra menerima aspirasi FPN yang dituangkan dalam sebuah surat.