Penurunan Anggaran KemenkopUKM 2025 Picu Kekhawatiran DPR

Jakarta, Gatranews.id – Anggota Komisi VI DPR RI mengkhawatirkan penurunan anggaran Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM) untuk tahun 2025. Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp937,166 miliar ini turun 37,44% dibandingkan tahun sebelumnya.

Penurunan ini memunculkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah dalam mendukung ekonomi kerakyatan. Khususnya koperasi dan UMKM.

Kekhawatiran ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki pada Rabu (4/9). Beberapa anggota Komisi VI dari berbagai fraksi menyampaikan kritik dan usulan terkait hal ini.

Subardi dari Fraksi Partai Nasdem menyebut penurunan anggaran ini sebagai “anomali”. Ia mendesak agar pemerintah mempertimbangkan kembali penambahan anggaran.

“Kalau tidak, yang rugi adalah rakyat,” ujarnya.

Ia mengusulkan agar anggaran 2025 setidaknya sama dengan tahun sebelumnya. Malahan dalam usulan sebelumnya, diajukan penambahan Rp650 miliar.

Baca juga: MenkopUKM Dorong LPDB-KUMKM Perkuat Koperasi di Usia 18 Tahun

Herman Khaeron dari Fraksi Partai Demokrat juga mempertanyakan kebijakan tersebut. Ia menekankan bahwa dengan 65 juta pelaku UMKM bergantung pada KemenkopUKM, penurunan anggaran ini tidak tepat.

“Pengembangan UMKM tidak akan optimal dengan anggaran yang terbatas,” tegasnya.

Ia mengusulkan adanya “affirmative budget” atau anggaran khusus untuk UMKM.

Anggota lainnya, seperti Muslim dari Fraksi Partai Demokrat, Sonny T Danaparamita dari Fraksi PDI Perjuangan, dan Gde Sumarjaya Linggih dari Fraksi Partai Golkar, turut mendukung usulan penambahan anggaran. Mereka menggarisbawahi pentingnya anggaran yang memadai agar program pemberdayaan UMKM dapat berjalan optimal.

Secara keseluruhan, RDP ini menyoroti kekhawatiran anggota DPR terkait dampak penurunan anggaran KemenkopUKM terhadap pengembangan UMKM di Indonesia. Mereka meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penambahan anggaran demi kepentingan jutaan pelaku UMKM.