Syahganda Nainggolan Singgung Militansi PKS Membela Jokowi dan Keluarganya
Jakarta, Gatranews.id – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tampaknya menghadapi persimpangan jalan dalam sikap politiknya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menjelang akhir masa jabatan Jokowi, PKS yang sebelumnya dikenal sebagai oposisi vokal, kini menunjukkan dukungan kepada Jokowi dan keluarganya.
Hal ini terlihat dari sejumlah pertemuan dengan Kaesang Pangarep, putra Jokowi, serta sikap PKS yang menolak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pencalonan dalam Pilkada. Langkah PKS ini memicu sorotan di kalangan publik, terutama mengingat peran PKS yang selama ini berada di garis depan perlawanan terhadap pemerintahan Jokowi.
“PKS, ternyata menunjukkan militansinya membela Jokowi dan keluarga Jokowi,” ujar Dr. Syahganda Nainggolan dari Sabang Merauke Circle, Kamis (22/8).
“Baik ditunjukkan dalam beberapa event pertemuan dengan Kaesang maupun militansinya menolak keputusan Mahkamah Konstitusi 60 dan 70 terbaru. Walhasil, PKS menjadi bagian dari rezim Jokowi, yang selama ini dilawannya.” tambahnya.
Di sisi lain, jelas Syahganda, perlawanan rakyat terhadap sejumlah kebijakan Jokowi terus berkembang, melibatkan berbagai kelompok masyarakat seperti akademisi, mahasiswa, buruh, dan partai politik progresif. Penolakan terhadap keputusan MK yang dianggap memberikan keuntungan bagi pencalonan Kaesang dan merugikan Anies Baswedan menjadi salah satu pemicu utama aksi massa yang meluas ini.
Menurut Syahganda, absennya PKS dari gerakan perlawanan ini dinilai sebagian kalangan sebagai hilangnya salah satu kekuatan militan dalam perjuangan mempertahankan demokrasi. PKS, yang dikenal memiliki basis massa besar dan kuat, kini memilih jalur berbeda yang menimbulkan pertanyaan mengenai masa depan gerakan oposisi.
Dr. Syahganda juga menyoroti dampak hilangnya PKS dari peta perlawanan ini. “Kerugiannya bagi para kelompok perlawanan adalah kehilangan massa militan,” ungkapnya.
Dalam kondisi politik yang penuh ketidakpastian ini, banyak pihak mempertanyakan apakah gerakan perlawanan yang ada saat ini mampu bertahan tanpa dukungan PKS. Pertanyaan besar lainnya adalah apakah massa PDIP yang baru bergabung dalam gerakan ini mampu menggantikan peran PKS sebagai kekuatan militan.
“Apakah massa militan PDIP, yang baru bergabung dalam kelompok perlawanan, dapat menggantikan peran PKS? Apakah massa Anies bisa menjadi massa Islam militan, menggantikan PKS?”
Dengan hanya dua bulan tersisa dari masa jabatan Jokowi, semua mata tertuju pada bagaimana dinamika politik ini akan berkembang dan apakah perlawanan rakyat akan terus berlanjut hingga rezim baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto nantinya.
“Setidaknya, kita berharap dua bulan kurang sisa rezim Jokowi, perlawanan tetap ada. Dan berharap rezim Prabowo nantinya kembali pada spirit bernegara yang benar.” pungkasnya.