Paskibraka Nasional Harus Lepas Hijab, PKS: Ini Kemunduran

Jakarta, Gatranews.id – Kurniasih Mufidayati, Ketua DPP PKS Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga (BPKK), menyatakan keprihatinan mendalam terkait isu dugaan pelarangan jilbab bagi 18 Paskibraka putri yang akan bertugas di Ibu Kota Negara (IKN).
Dalam acara pengukuhan Paskibraka nasional, terlihat bahwa tidak ada satupun anggota Paskibraka putri yang mengenakan jilbab, padahal dalam kehidupan sehari-hari, termasuk di Aceh, seluruh Paskibraka putri tersebut mengenakan jilbab.
Kurniasih menilai bahwa dugaan pelarangan jilbab bagi Paskibraka putri tahun ini merupakan langkah mundur yang bertentangan dengan semangat Muslimah Indonesia, yang telah menunjukkan bahwa menutup aurat dapat dilakukan dengan berbagai gaya tanpa menghambat prestasi mereka.
“Untuk menerapkan ajaran agama, sudah banyak ide kreatif dikembangkan dalam berhijab. Ini malah kemunduran namanya jika ada pelarangan berjilbab di Paskibraka. Padahal tahun-tahun sebelumnya, Paskibraka berhijab tidak jadi soal, bahkan pernah ada Paskibraka berhijab yang membawa baki bendera pusaka,” ujar Kurniasih dalam keterangan resminya pada Rabu (14/8).
Menurut Kurniasih, dugaan pelarangan jilbab ini menunjukkan kemunduran di saat banyak Muslimah berhijab telah mencapai prestasi yang mengesankan di tingkat nasional maupun internasional.
“Terakhir, jilbab tidak digunakan oleh Tim Paskibraka adalah saat order baru. Artinya kalau kebijakan pelarangan ini hadir, kita mundur jauh ke belakang. Tidak ada korelasi berjilbab dianggap tidak bisa bertugas menjalankan kewajiban negara,” papar dia.
Kurniasih juga menyerukan agar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memberikan izin kepada Paskibraka Muslimah yang biasanya mengenakan hijab dalam kehidupan sehari-hari untuk tetap mengenakannya saat bertugas.
“Pancasila itu implementasinya menghormati keyakinan pemeluk agama dalam menjalankan ajaran agama di Indonesia termasuk menggunakan hijab bagi Muslimah yang sudah baligh. BPIP harusnya jadi pihak yang paling paham soal implementasi Pancasila ini,” ungkap dia.