Duh! Prabowo Subianto Diminta Waspadai Intervensi Jokowi dalam Penyusunan Kabinetnya
Jakarta, Gatranews.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto dikabarkan sedang menyusun kabinet untuk pemerintahan yang akan datang. Menariknya, beredar kabar bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilibatkan dalam proses pengisian kursi menteri di kabinet baru. Spekulasi ini menimbulkan berbagai tanggapan, terutama terkait potensi intervensi dari Jokowi yang dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan Prabowo di masa depan.
Meskipun saran dan masukan dari Presiden Jokowi dipandang wajar dan tidak menjadi persoalan, potensi keterlibatan lebih jauh dari Jokowi dalam menentukan menteri dianggap dapat menimbulkan masalah. Hal ini memicu perdebatan di kalangan pengamat politik dan elite partai. Beberapa elite politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menyebutkan bahwa Jokowi meminta agar beberapa orang kepercayaannya masuk ke dalam kabinet Prabowo. Nama-nama seperti Pratikno, Bahlil Lahadalia, dan Listyo Sigit Prabowo disebut-sebut sebagai kandidat yang diajukan oleh Jokowi.
Analis Komunikasi Politik sekaligus Direktur Eksekutif Era Politik (Erapol) Indonesia, Khafidlul Ulum mengungkapkan bahwa jika Jokowi benar-benar melakukan intervensi dalam pembentukan kabinet Prabowo, maka hal tersebut bisa menjadi ancaman serius bagi pemerintahan baru. “Jika keterlibatan Jokowi hanya sebatas saran, itu tidak menjadi masalah. Namun, jika sampai pada tahap intervensi dan penentuan nama menteri, itu berbahaya,” ujar Khafidlul dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Minggu (15/9/2024).
Menurut Khafidlul, ada beberapa alasan mengapa intervensi semacam itu dapat membahayakan pemerintahan Prabowo. Pertama, Indonesia menganut sistem presidensial, di mana presiden memiliki kewenangan penuh dalam menjalankan pemerintahan dan hak prerogatif untuk membentuk kabinetnya. “Jika ada intervensi, presiden tidak bisa leluasa menjalankan wewenangnya, yang pada akhirnya mengganggu efektivitas pemerintahan,” tegas Khafidlul.
Kedua, intervensi besar dari Jokowi berpotensi menciptakan “matahari kembar” dalam sistem pemerintahan. Dalam sistem presidensial, presiden harus menjadi sosok utama tanpa ada pesaing di dalam pemerintahannya. “Munculnya matahari kembar akan menciptakan hambatan bagi presiden dalam menjalankan tugasnya,” jelas Khafidlul.
Lebih jauh, Khafidlul juga menyoroti masalah loyalitas jika ada menteri-menteri yang merupakan titipan Jokowi. “Menteri titipan tersebut belum tentu bisa bekerja sama dengan Prabowo, karena mereka cenderung lebih loyal kepada orang yang menitipkannya, bukan kepada presiden yang sedang menjabat,” tambahnya.
Kehadiran Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden terpilih yang akan mendampingi Prabowo lima tahun ke depan juga dinilai sebagai faktor yang memperkuat potensi intervensi Jokowi. Menurut Khafidlul, jika Jokowi benar-benar menempatkan orang-orang kepercayaannya di kabinet dan ditambah dengan kehadiran Gibran di posisi Wakil Presiden, maka pengaruh Jokowi di Istana masih akan sangat kuat. “Kombinasi ini bisa membuat Prabowo terjebak dalam bayang-bayang kekuasaan Jokowi, yang tentunya akan menghambat langkah Prabowo dalam memimpin,” kata Khafidlul.
Untuk menghindari potensi ancaman tersebut, Khafidlul menegaskan bahwa Prabowo harus mandiri dalam menyusun kabinetnya dan berani menolak intervensi. “Agar pemerintahan berjalan efektif, Prabowo harus mengambil sikap tegas dan memastikan bahwa ia memiliki kendali penuh atas pembentukan kabinetnya,” pungkas Khafidlul.
