Desak Transisi Energi, Koalisi Sipil Minta Pemerintah Hadiri Konferensi Global TAFF 2026
Bertepatan dengan peringatan Hari Bumi pada 22 April 2026, koalisi masyarakat sipil menggelar aksi damai di depan kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Aksi ini bertujuan mendesak pemerintah Indonesia menunjukkan kepemimpinan global dalam transisi energi dengan berpartisipasi aktif dalam First Conference on Transitioning Away from Fossil Fuels yang akan berlangsung di Santa Marta, Kolombia, pada 24–29 April 2026.
Koalisi yang terdiri dari berbagai organisasi seperti 350.org Indonesia, Greenpeace Indonesia, AEER, ICEL, Climate Rangers Jakarta, Solidaritas Perempuan, Satya Bumi, Yayasan Indonesia Cerah, dan XR Indonesia menilai kehadiran Indonesia dalam forum tersebut sangat penting. Konferensi TAFF disebut sebagai forum internasional pertama yang secara khusus membahas percepatan penghentian ketergantungan terhadap energi fosil serta penyusunan peta jalan global menuju energi bersih.
Direktur Eksekutif Satya Bumi, Andi Muttaqien, menilai terdapat kesenjangan antara komitmen dan implementasi transisi energi di Indonesia. Menurut dia, meskipun pemerintah telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti Just Energy Transition Partnership (JETP), dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional masih sangat kuat.
“Sejak lama Indonesia telah menyatakan komitmennya terhadap transisi energi, termasuk melalui inisiatif seperti JETP dan penyusunan berbagai peta jalan transisi. Namun, dominasi energi fosil dalam bauran energi nasional serta pembangunan fasilitas industri yang masih bergantung pada energi fosil menunjukkan adanya kesenjangan antara komitmen dan implementasi. Dalam konteks ini, TAFF dapat menjadi momentum bagi Indonesia untuk menegaskan kembali komitmennya di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap transisi energi yang nyata dan ambisius,” ujarnya.
Koalisi juga menyoroti dampak ekonomi akibat ketergantungan pada energi fosil. Krisis energi global yang dipicu konflik geopolitik di Timur Tengah, termasuk penutupan Selat Hormuz, telah menyebabkan lonjakan harga minyak dunia. Kondisi ini diperkirakan membebani APBN Indonesia hingga lebih dari Rp100 triliun.
“Jelas bahwa menghentikan ketergantungan pada energi fosil adalah kepentingan nasional Indonesia – bukan sekadar agenda iklim global. Setiap tahun APBN kita boncos untuk subsidi energi fosil, sementara itu Bank Indonesia memperingatkan bahwa kerugian akibat krisis iklim bisa menggerus APBN hingga 40% dari PDB pada 2050 tanpa mitigasi berarti,” kata Suriadi Darmoko dari 350.org Indonesia.
Selain aspek ekonomi, ketergantungan terhadap energi fosil juga berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Emisi dari sektor industri menjadi kontributor utama polusi udara yang berpotensi menyebabkan jutaan kematian dini.
“Selama ini, energi fosil terlihat murah karena banyak biayanya tidak masuk dalam harga—dari beban kesehatan, kerusakan lingkungan, hingga turunnya produktivitas. Inilah hidden cost yang sebenarnya ditanggung oleh masyarakat,” ujar Jasmine Exa Kamilia, Peneliti Lingkungan AEER.
Greenpeace Indonesia menilai konferensi TAFF membuka peluang bagi Indonesia untuk mempercepat program energi terbarukan, termasuk pengembangan 100 GW pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga 2029, moratorium PLTU batu bara baru, serta implementasi pensiun dini PLTU dalam skema JETP.
“Konferensi TAFF menyediakan wadah bagi Indonesia untuk mendapat dukungan konkret dari negara-negara global yang berkomitmen mempercepat transisi energi,” ujar Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia.
Dari kalangan muda, Climate Rangers Jakarta menekankan pentingnya sistem energi berbasis komunitas yang lebih adil dan terdesentralisasi. Sementara Solidaritas Perempuan menegaskan bahwa transisi energi harus mempertimbangkan keadilan gender dan kelompok rentan.
ICEL juga menyoroti bahwa meskipun Indonesia telah memiliki regulasi seperti Perpres Nomor 112 Tahun 2022 dan Permen ESDM Nomor 10 Tahun 2025, implementasinya masih menghadapi hambatan, terutama dalam hal pendanaan dan aspek hukum.
Aksi serupa juga berlangsung di berbagai daerah seperti Bulukumba, Cirebon, dan Nusa Tenggara Barat. Isu yang diangkat beragam, mulai dari akses listrik di wilayah terpencil hingga percepatan pensiun PLTU dan pengembangan energi terbarukan berbasis komunitas.
Koalisi masyarakat sipil menuntut pemerintah Indonesia untuk mengirimkan perwakilan tingkat menteri dalam konferensi TAFF, menyatakan komitmen kuat untuk menghentikan ekspansi energi fosil, serta menyusun peta jalan transisi energi berkeadilan yang konkret.
Konferensi TAFF sendiri akan diikuti sekitar 50 negara dan menjadi bagian penting dalam penyusunan peta jalan global menuju COP31 di Turki. Momentum ini dinilai krusial bagi Indonesia untuk memperkuat komitmen menghadapi krisis iklim sekaligus menjaga ketahanan energi nasional.
