Ancaman Krisis Pangan Global Menguat, Mentan: Indonesia Harus Mandiri
Jakarta, Gatranews.id – Ancaman krisis pangan global kembali menghantui dunia. Laporan terbaru World Food Programme (WFP) memperingatkan eskalasi konflik di Timur Tengah berpotensi mendorong lonjakan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan akut ke level rekor pada 2026.
Jika konflik berkepanjangan dan harga energi tetap tinggi, hampir 45 juta orang tambahan diperkirakan jatuh ke kondisi rawan pangan akut. Situasi ini menegaskan ketahanan pangan kini menjadi isu strategis global yang menentukan stabilitas ekonomi dan sosial suatu negara.
Menanggapi kondisi tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan dunia tengah menghadapi ancaman krisis pangan serius.
“Dunia sedang menghadapi ancaman krisis pangan yang serius. Karena itu setiap negara harus memperkuat ketahanan pangannya dan tidak boleh bergantung pada negara lain,” ujar Amran, Minggu (22/3).
Ia menjelaskan kenaikan harga energi, gangguan jalur pelayaran internasional, serta meningkatnya biaya logistik berpotensi memicu inflasi pangan global. Kondisi serupa pernah terjadi saat perang Rusia–Ukraina pada 2022.
Menurut dia, dampak konflik tidak hanya dirasakan di kawasan perang, tetapi merambat melalui rantai pasok global. Negara yang bergantung pada impor pangan menjadi paling rentan terhadap lonjakan harga dan kelangkaan pasokan.
“Kalau terjadi krisis global, terlebih permasalahan geopolitik dari Iran versus Amerika dan Israel, yang paling aman adalah negara yang bisa memproduksi pangannya sendiri. Itu sebabnya kita harus memperkuat produksi dalam negeri,” kata Amran.
Swasembada dan Reformasi Pertanian
Di tengah ancaman tersebut, Indonesia dinilai berada pada jalur menuju kemandirian pangan. Pemerintah menargetkan swasembada sekaligus menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
“Kita harus optimistis. Indonesia punya lahan, air, iklim, dan sumber daya manusia. Kalau semua dimaksimalkan, swasembada bukan mimpi,” ujarnya.
Strategi yang ditempuh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan benih unggul, mekanisasi, pompanisasi, serta peningkatan indeks pertanaman.
Ekstensifikasi dijalankan melalui program cetak sawah dan optimalisasi lahan rawa sebagai sumber produksi baru.
“Mandiri mutlak, swasembada mutlak. Produksi harus naik secara signifikan,” tegasnya.
Amran menyebut dua pilar utama swasembada berkelanjutan adalah deregulasi dan transformasi pertanian modern. Pemerintah menerbitkan 13 Peraturan Presiden di sektor pertanian dan mencabut sekitar 500 regulasi internal yang dinilai menghambat.
“Kalau regulasi terlalu banyak, program tidak akan jalan. Karena itu kita pangkas regulasi yang menghambat agar produksi bisa naik lebih cepat,” jelasnya.
Reformasi juga menyasar tata kelola pupuk. Distribusi kini dipangkas menjadi jalur langsung dari Kementerian Pertanian ke Pupuk Indonesia hingga ke petani.
Menurut Amran, biaya pupuk turun hingga 20 persen dan volume meningkat 700.000 ton tanpa tambahan beban anggaran negara.
Produksi dan Cadangan Menguat
Modernisasi pertanian disebut mampu menekan biaya produksi hingga 50 persen. Mekanisasi juga meningkatkan indeks pertanaman menjadi dua hingga tiga kali tanam per tahun.
Nilai Tukar Petani (NTP) tercatat mencapai 125. Pemerintah juga menetapkan Harga Pembelian Pemerintah gabah Rp6.500 per kilogram dengan perputaran ekonomi hingga Rp132 triliun di tingkat petani.
“Kalau petani untung, mereka akan semangat menanam. Kalau petani semangat, produksi pasti naik,” ujar Amran.
Produksi beras nasional disebut mencapai sekitar 34,7 juta ton atau naik 13 persen dibanding tahun sebelumnya. Cadangan beras pemerintah telah menembus lebih dari 4 juta ton dan diperkirakan terus meningkat.
Pemerintah juga merevitalisasi ratusan ribu hektare lahan rawa di Kalimantan dengan sistem irigasi modern sebagai lumbung pangan baru.
“Kita tidak boleh takut krisis pangan global. Justru ini momentum Indonesia untuk menjadi negara yang mandiri pangan dan menjadi lumbung pangan dunia,” tutupnya.
