Longsor Sampah di Bantargebang Tewaskan 7 Orang, Greenpeace: Harus Jadi Titik Balik Pengelolaan Sampah Jakarta
Longsor gunungan sampah di TPST Bantargebang menjadi peringatan keras bagi pemerintah untuk segera membenahi sistem pengelolaan sampah di Jakarta. Insiden yang terjadi setelah hujan deras pada Minggu (8/3/2026) itu menewaskan tujuh orang dan melukai sejumlah lainnya.
Tim SAR gabungan melaporkan, selain korban meninggal dunia, enam orang lainnya berhasil selamat dari bencana tersebut. Para korban merupakan pemilik warung dan sopir truk yang berada di sekitar lokasi ketika gunungan sampah runtuh dan menimbun sejumlah kendaraan serta bangunan di area pengangkutan sampah.
Organisasi lingkungan Greenpeace Indonesia menilai tragedi tersebut harus menjadi momentum perubahan dalam pengelolaan sampah di ibu kota.
Juru Kampanye Zero Waste Greenpeace Indonesia, Ibar Akbar, mengatakan ketergantungan pada tempat pembuangan akhir (TPA) sebagai solusi utama sudah tidak lagi aman maupun berkelanjutan.
“Bencana sampah di Bantargebang menjadi bukti bahwa sistem yang selama ini bertumpu pada TPA perlu diubah. Pemerintah harus memprioritaskan pengurangan plastik dari hulu, sistem guna ulang, serta pemilahan sampah sejak dari sumbernya,” ujar Ibar dalam keterangan tertulis, Rabu (11/3/2026).
Menurut dia, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah memiliki regulasi yang dapat memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Salah satunya adalah Peraturan Gubernur Nomor 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah di tingkat rukun warga (RW).
Ibar menilai implementasi kebijakan tersebut perlu diperkuat, termasuk melalui penyediaan infrastruktur pemilahan sampah di tingkat komunitas.
“Bantargebang tidak bisa lagi dipandang sekadar sebagai tempat pembuangan sampah. Di sana ada pekerja dan warga yang hidup berdampingan dengan TPST tersebut,” kata dia.
Pemprov DKI Tinjau Lokasi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah meninjau langsung lokasi kejadian pada Senin (9/3/2026). Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, juga menyampaikan belasungkawa melalui unggahan di media sosial pribadinya.
Dalam pernyataan yang sama, Pramono mempertanyakan mengapa masih ada aktivitas kerja di kawasan TPST saat hujan ekstrem terjadi.
Pernyataan tersebut menuai kritik dari Greenpeace.
Juru Kampanye Keadilan Iklim Greenpeace Indonesia, Jeanny Sirait, menilai komentar tersebut berpotensi mengabaikan realitas kehidupan para pekerja sektor persampahan.
“Pernyataan tersebut bias kelas dan menunjukkan sikap apatis terhadap situasi pekerja sampah. Pemulung adalah aktor paling krusial dalam rantai ekonomi sampah,” kata Jeanny.
Menurut dia, para pemulung berperan besar dalam mengurangi volume sampah harian Jakarta, namun masih menghadapi berbagai kerentanan, mulai dari kesehatan, keselamatan kerja, hingga kondisi ekonomi.
Jeanny menambahkan bahwa krisis iklim juga memperbesar risiko yang dihadapi kelompok tersebut, termasuk ancaman bencana seperti longsor di kawasan pembuangan sampah.
Dorongan Solusi Berbasis Komunitas
Greenpeace mendorong pemerintah untuk memperkuat solusi pengelolaan sampah berbasis komunitas yang didukung kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.
Menurut Jeanny, Jakarta sebenarnya sudah memiliki sejumlah payung regulasi yang dapat mendukung transformasi tersebut, seperti Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan rendah karbon serta Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang pelibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
Namun, ia menilai implementasi kebijakan tersebut masih jauh dari optimal.
“Ketahanan iklim hanya bisa dicapai melalui kombinasi solusi komunitas dan dukungan regulasi yang kuat. Sayangnya, selama ini opsi berbasis komunitas sering diabaikan dan belum mendapat dukungan sistemik dari pemerintah daerah,” ujarnya.
Tragedi di Bantargebang kembali menyoroti persoalan lama Jakarta terkait pengelolaan sampah. Setiap hari, ibu kota menghasilkan ribuan ton sampah yang sebagian besar masih berakhir di tempat pembuangan akhir tersebut.
