Lewat Rembuk Warga, Warga Pati Didorong Awasi Anggaran dan Lawan Politik Uang
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong penguatan peran warga dalam mengawasi tata kelola pemerintahan daerah dan desa melalui Rembuk Warga Pati yang digelar Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Desa Ngablak, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati, Sabtu (25/1/2026).
Forum yang diikuti warga lintas wilayah di Kabupaten Pati ini menjadi ruang konsolidasi untuk mengidentifikasi persoalan pembangunan daerah, merumuskan solusi bersama, sekaligus menyusun agenda perbaikan yang berpijak pada kebutuhan riil masyarakat.
“Pengawasan warga menjadi kunci untuk mencegah korupsi sejak tahap paling awal, yakni perencanaan anggaran. Tanpa partisipasi publik, kebijakan sangat mudah dibajak oleh kepentingan sempit,” ujar Wana Alamsyah dari Indonesia Corruption Watch saat sesi diskusi.
Rembuk Warga Pati diselenggarakan secara deliberatif dengan memberi ruang setara bagi warga untuk menyampaikan kritik dan usulan. Berbagai isu dibahas secara terbuka, mulai dari tata kelola pemerintahan desa, arah kebijakan pembangunan kabupaten, hingga dampak langsung kebijakan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat.
Pada sesi pertama, diskusi mengenai peran warga dalam mengawasi kasus korupsi dimoderatori Saiful Huda, dengan pemantik Wana Alamsyah dan Z. Azhim Syah dari ICW. Dalam forum tersebut, ICW memaparkan sejumlah modus korupsi yang kerap terjadi di daerah, termasuk manipulasi perencanaan anggaran, proyek fiktif, hingga pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai kebutuhan warga.
“Korupsi di daerah tidak selalu muncul dalam bentuk yang kasat mata. Banyak yang dimulai dari penganggaran yang tidak transparan dan tidak berbasis kebutuhan warga,” kata Z. Azhim Syah. Ia menambahkan, warga dapat berperan aktif dengan memantau dokumen perencanaan, pelaksanaan proyek, hingga melaporkan kejanggalan sejak dini.
Diskusi warga juga menyoroti dampak politik uang dan praktik “serangan fajar” terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Warga menilai tingginya biaya politik mendorong pejabat terpilih untuk mengembalikan modal melalui penggelembungan anggaran dan proyek bermasalah.
“Politik uang membuat pembangunan kehilangan orientasi pelayanan publik. Yang dikejar bukan lagi kebutuhan warga, tetapi bagaimana mengembalikan biaya politik,” ujar salah satu peserta rembuk.
Pada sesi kedua, jurnalis senior dan penulis Reset Indonesia, Farid Gaban, memaparkan paradoks pembangunan nasional. Ia menilai pembangunan infrastruktur yang masif belum diiringi dengan perbaikan tata kelola sumber daya dan keadilan sosial.
“Di banyak daerah, pola persoalannya sama: konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan penguasaan lahan. Ini menunjukkan ada yang keliru dengan arah pembangunan kita,” kata Farid. Menurut dia, agenda perubahan harus dimulai dari daerah melalui reforma agraria, penguatan ekonomi rakyat, dan pembangunan yang selaras dengan lingkungan.
Sementara itu, Melissa Kowara dari Extinction Rebellion Indonesia menekankan pentingnya keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan kebijakan publik. Ia menilai banyak masyarakat merasa tidak berdaya, padahal kebijakan publik dijalankan dengan mandat dan anggaran yang bersumber dari rakyat.
“Kalau warga tidak terlibat, kebijakan akan terus diputuskan tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari masyarakat,” ujarnya. Melissa juga mendorong konsolidasi masyarakat sipil agar gerakan warga mampu memengaruhi kebijakan secara berkelanjutan.
Ketua Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Suharno, mengatakan AMPB lahir dari kekecewaan warga terhadap kebijakan Bupati Pati yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat, terutama terkait kenaikan pajak.
“Gerakan ini murni gerakan akar rumput. Tekanan publik yang terus dilakukan warga menjadi salah satu faktor terbukanya dugaan korupsi di Pati,” kata Suharno. Meski demikian, ia menegaskan bahwa operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pati bukanlah akhir perjuangan. “Ini baru awal untuk menuntut keadilan hukum, sosial, dan ekonomi bagi warga,” ujarnya.
Melalui Rembuk Warga Pati, ICW dan jaringan masyarakat sipil berharap kontrol publik terhadap arah pembangunan daerah semakin menguat, sekaligus mendorong terwujudnya pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
