Polemik Hilirisasi Jagung Sikka: Antara Aspirasi Petani, Etika Komunikasi, dan Integritas Jabatan Publik
Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPN Tani Merdeka, Wilfridus Yons Ebit (kiri). (ist)
Maumere, Gatranews.id – Ketegangan mencuat antara Wakil Ketua Umum Bidang Politik DPN Tani Merdeka, Wilfridus Yons Ebit, dengan Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago. Melalui unggahan di media sosial, Yons Ebit melontarkan kritik keras terkait lambannya pengajuan data Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) untuk program hilirisasi jagung di Kabupaten Sikka.
Dalam unggahan di akun Facebook pribadinya pada Rabu (4/2), Yons Ebit menuliskan pesan terbuka yang bernada menghardik: “Juventus Prima Kago, Bupati Sikka, Adek, saya minta segera koordinasi sama Kadis Pertanian Sikka, segera ajukan CPCL hilirisasi jagung. Dan masih banyak program lainnya. Saya kash batas waktu sampai tanggal 7 ini batas akhir pengajuan. Terlalu sederhana untuk Adek memikirkan hal yang sederhana untuk membantu masyarakat,” tulis Yons Ebit.
Tidak berhenti di situ, Yons Ebit juga mengungkit hubungan personal dan masa lalu komunikasi mereka sebagai bentuk kekecewaan atas performa sang Bupati.
“Sebelum jadi Bupati bahkan masih dalam proses menuju Bupati, Adek telepon, WA dan SMS saya bahkan terkesan memaksa, pagi, siang dan malam, lalu baru menjadi Bupati 1 tahun Adek sudah anggap luar biasa dan lupa untuk memikirkan nasib masyarakat, ingat kembali motivasi dan niat awal menjadi Bupati,” tambahnya.
Tinjauan Etika: Langkah Benar atau Blunder Profesional?
PL (56) salah satu perwakilan Komunitas Petani di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengatakan meskipun niat Yons Ebit adalah mendorong percepatan kesejahteraan petani di “Nian Tana” (Sikka), langkah melakukan “hardikan” terbuka di media sosial memicu perdebatan mengenai kepatutan publik.
“Ada Benturan Kepentingan dan Status Komisaris BUMN. Sebagai sosok yang juga menjabat sebagai Komisaris di salah satu BUMN, tindakan Yons Ebit dinilai berisiko secara etika profesional. Sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG), seorang pejabat BUMN diharapkan menjaga marwah institusi dengan berkomunikasi melalui jalur formal pemerintah-ke-pemerintah (G2G) atau antarlembaga resmi. Menggunakan media sosial untuk memberikan “deadline” kepada kepala daerah dapat dipandang sebagai bentuk arogansi kekuasaan atau intimidasi publik yang tidak selaras dengan kode etik pejabat negara,” ujar PL.
PL juga melihat ada Dampak Terhadap Marwah DPN Tani Merdeka. Pasalnya secara organisasi, jika gaya komunikasi konfrontatif ini terus dipertahankan, DPN Tani Merdeka berisiko kehilangan posisi sebagai mitra strategis pemerintah.
“Alih-alih dipandang sebagai jembatan aspirasi, organisasi ini bisa dicap sebagai entitas politik yang menggunakan tekanan publik (social media pressure) untuk memaksakan agenda birokrasi, yang pada akhirnya bisa membuat daerah lain enggan bekerja sama karena faktor risiko reputasi,” jelas PL.
Tanggapan Dinas Pertanian: Proposal Sudah di Kementerian
Merespons kegaduhan tersebut, Plt. Kepala Dinas Pertanian Sikka, Inosensius Siga, menegaskan bahwa Pemkab Sikka sebenarnya sangat proaktif. Terkait hilirisasi jagung, pihaknya telah mengirimkan proposal sebesar 10.000 hektar langsung ke Kementerian Pertanian dengan tanda tangan Bupati Sikka.
“Kami senang jika ada pihak lain, apalagi putra Nian Tana yang memiliki akses bagus untuk membangun daerah. Jika Beliau bisa membantu mengawal proposal yang sudah ada di kementerian agar segera terealisasi, kami tentu berterima kasih,” ujar Inosensius.
Ia juga mengklarifikasi bahwa koordinasi sebelumnya dengan utusan Tani Merdeka hanya membahas komoditas kelapa dan alat mesin pertanian (alsintan), tanpa menyebutkan soal jagung.
PL melihat secara substantif, dorongan Yons Ebit untuk kepentingan petani adalah langkah yang benar. Namun, secara prosedural dan etika, cara yang digunakan dianggap “offside”.
“Sebagai Komisaris BUMN dan tokoh di DPN Tani Merdeka Indonesia, publik mengharapkan diplomasi yang lebih elegan dan berbasis data melalui koordinasi tertutup ketimbang polemik terbuka yang justru berpotensi memicu kegaduhan politik dan risiko pelanggaran etik jabatan,” pungkas PL.
