Pasca Kejatuhan Assad, Israel Mencaplok Wilayah Strategis di Suriah Selatan
Pasca jatuhnya rezim Presiden Bashar al-Assad pada akhir Desember 2024, situasi keamanan dan geopolitik Suriah kembali mengalami perubahan signifikan. Kekosongan kekuasaan yang muncul setelah berakhirnya pemerintahan keluarga Assad selama puluhan tahun telah membuka ruang bagi berbagai aktor regional untuk memperluas pengaruhnya. Salah satu perkembangan paling krusial adalah langkah militer Israel yang secara bertahap memperluas kendali atas wilayah-wilayah strategis di selatan Suriah, termasuk area yang sebelumnya berada di luar zona pendudukan resminya.
Laporan Anadolu pada Selasa (3/2) menyebutkan bahwa militer Israel telah bergerak melampaui zona penyangga yang selama ini diawasi oleh United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF). Berdasarkan analisis citra satelit serta laporan media internasional, pasukan Israel dilaporkan menguasai puluhan kilometer persegi wilayah Suriah, termasuk zona barisan “Bravo” yang berada di sisi Suriah dari wilayah demiliterisasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Gencatan Senjata 1974 antara Suriah dan Israel.
Langkah tersebut menandai perubahan signifikan terhadap status quo yang telah bertahan selama hampir lima dekade. Sejak perjanjian 1974 diberlakukan pasca Perang Yom Kippur, zona penyangga di sepanjang Dataran Tinggi Golan dijaga ketat oleh pasukan PBB untuk mencegah bentrokan langsung antara Israel dan Suriah. Namun runtuhnya rezim Assad dinilai telah mengubah lanskap politik dan militer di Suriah, sehingga membuka peluang bagi Israel untuk memperkuat posisinya di wilayah tersebut.
Sejumlah laporan menyebutkan bahwa Israel tidak hanya melakukan patroli sementara, tetapi juga membangun pos-pos militer permanen serta infrastruktur pertahanan baru di titik-titik strategis, termasuk di kawasan puncak Gunung Hermon. Gunung ini memiliki nilai strategis tinggi karena memungkinkan pengawasan wilayah Suriah selatan hingga ke arah Damaskus. Bahkan, beberapa area yang kini berada di bawah kendali militer Israel diperkirakan berjarak sekitar 20 kilometer dari ibu kota Suriah tersebut.
Pemerintah Israel berdalih bahwa langkah perluasan kendali militer ini dilakukan semata-mata demi alasan keamanan nasional. Tel Aviv menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi ancaman dari kelompok bersenjata non-negara yang memanfaatkan kekosongan kekuasaan di Suriah selatan pasca kejatuhan Assad. Israel mengklaim bahwa keberadaan militernya bertujuan mencegah serangan lintas batas dan menjaga stabilitas kawasan perbatasan.
Namun, pembenaran tersebut tidak sepenuhnya diterima oleh komunitas internasional. Sejumlah negara Arab, organisasi internasional, serta pengamat hukum internasional menilai tindakan Israel sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Suriah dan perjanjian gencatan senjata 1974. Prinsip hukum internasional yang melarang perolehan wilayah dengan kekuatan militer kembali disorot, terutama karena Israel dinilai memanfaatkan situasi transisi politik Suriah untuk memperluas kontrol teritorialnya.
Pemerintah Suriah pasca-Assad juga telah menyuarakan protes resmi atas kehadiran militer Israel di wilayah selatan negara itu. Dalam beberapa pernyataan diplomatik, Damaskus menegaskan bahwa perubahan pemerintahan tidak menghapus hak kedaulatan Suriah atas seluruh wilayahnya, termasuk zona penyangga yang selama ini berada di bawah pengawasan PBB.
Isu ini semakin memperumit konflik Timur Tengah yang sudah lama diwarnai rivalitas regional dan keterlibatan kekuatan internasional. Dataran Tinggi Golan sendiri merupakan wilayah sengketa utama sejak direbut Israel dalam Perang Enam Hari 1967 dan secara sepihak dianeksasi pada 1981, sebuah langkah yang hingga kini tidak diakui oleh mayoritas komunitas internasional. Perluasan kendali Israel ke wilayah Suriah di luar Golan dinilai dapat menciptakan preseden berbahaya dan meningkatkan risiko eskalasi konflik di masa mendatang.
Di tengah situasi tersebut, keberadaan UNDOF sebagai penjaga stabilitas di zona demiliterisasi menghadapi tantangan serius. Keruntuhan rezim Assad telah mengubah tatanan keamanan di Suriah secara drastis, sementara langkah-langkah militer Israel berpotensi melemahkan peran mekanisme internasional yang selama puluhan tahun menjadi penyangga perdamaian rapuh antara kedua negara.
Perkembangan terbaru ini menunjukkan bahwa pasca jatuhnya Assad, Suriah tidak hanya menghadapi tantangan rekonstruksi politik dan keamanan internal, tetapi juga tekanan eksternal yang mengancam kedaulatan wilayahnya. Ekspansi senyap Israel di selatan Suriah menjadi salah satu indikator bahwa konflik Suriah, meski telah memasuki fase baru, masih jauh dari kata selesai.
